Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas mengatan bahwa tahun ini tidak ada lagi pembelian motor Listrik yang diperuntukkan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahun ini, setelah sebelumnya pembelian dilakukan menggunakan anggaran tahun 2025.
Bendahara negara tersebut juga telah mengkonfirmasi perihal motor Listrik tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
“Saya tanya semalam, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 09 April 2026.
Anggaran Lolos Sebelum ia Menjadi MenteriDalam kesempatan yang sama Purbaya juga mengatakan bahwa dirinya sudah menolak pengajuan pengadaan motor listrik untuk MBG. Ternyata sebagian sudah sempat lolos karena kemungkinan anggaran sudah diajukan sebelum dirinya jadi menteri.
"Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya. Seingat saya, saya tanya sudah ditolak, tetapi ternyata sebagian sudah sempat lolos. Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu," kata Purbaya kepada awak media.
Meski begitu, dia mengatakan bakal memantau dengan lebih ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
“Tapi nanti kami lihat lagi ke depan. Yang jelas ke depan, tidak ada lagi,” tuturnya.
Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan penganggaran motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengatakan jika anggaran masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit, dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.
Ketika ditanya wartawan terkait urgensi pengadaan untuk kepala SPPG tersebut, Dadan menjelaskan bahwa penggunaannya terutama di wilayah-wilayah dengan akses transportasi yang sulit demi memastikan kelancaran penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan.
