Posisi Indonesia dalam arsitekur kesehatan global terus mengalami redefinisi, terutama pascapandemi Covid-19. Meskipun belum menjadi penentu arah kebijakan kesehatan dunia, Indonesia berpotensi menjadi pemengaruh, terutama di kawasan Indo-Pasifik.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, potensi Indonesia sebagai pemengaruh salah satunya ditunjukkan dengan adanya pengakuan terhadap BPOM oleh WHO Listed Authority (WLA) per 22 Desember 2025.
”Dalam hal ini BPOM lewat WHO Listed Authority, sebagai 10 Top Regulator Obat Makanan Terbaik didunia, sehingga sangat berperan dalam penentu standar keamanan, kualitas dan khasiat obat dan vaksin di dunia global,” ujar Taruna kepada Kompas, Selasa (7/4/2026).
WLA merupakan status pengakuan tertinggi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada otoritas regulator suatu negara yang telah memenuhi standar internasional ketat dalam pengawasan obat, vaksin, dan produk kesehatan lainnya. Status ini menandakan otoritas tersebut memiliki sistem regulasi yang kredibel, aman, dan efektif.
Status WLA ini membuat BPOM masuk dalam jaringan terbatas regulator global yang jadi rujukan internasional. Ini juga membuat BPOM sejajar dengan otoritas terkemuka dunia lainnya.
Kepala BPOM pun kerap diminta menjadi keynote speaker atau pembicara kunci di berbagai organisasi internasional. Beberapa di antaranya acara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Association of Medical Authorities (IAMRA), WHO, dan acara di berbagai kampus seperti Harvard University dan Tsinghua University.
Pada 30-31 Maret 2026, misalnya, Taruna mendapat undangan dari Associate Professor di Harvard Medical School sekaligus peneliti di Massachusetts Eye and Ear, Boston, Joseph F Arboleda-Velasquez.
Menurut Taruna, kehadirannya sebagai pembicara di Harvard merupakan bentuk pengakuan atas kapasitas keilmuan sekaligus representasi Indonesia dalam percaturan kesehatan global. Taruna menambahkan, Harvard sebagai salah satu institusi akademik terbaik dunia menjadi ruang penting dalam membentuk arah kebijakan kesehatan global berbasis sains.
Di forum tersebut, Taruna membawakan topik strategis bertajuk ”Global Burden of GBS Diseases & Vaccine Platforms Challenges”. Topik ini mengupas kompleksitas beban global penyakit Guillain-Barré Syndrome (GBS) serta tantangan pengembangan platform vaksin modern.
Keterlibatan Indonesia dalam forum akademik di Harvard diharapkan juga turut berkontribusi dalam pergeseran posisi Indonesia di tingkat global. Sebelumnya Indonesia sebagai obyek kebijakan saja, kini menjadi kontributor aktif dalam pembentukan wacana kesehatan dunia.
Partisipasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas nasional, mulai dari riset, regulasi, hingga industri farmasi. Menurut Taruna, kehadiran Indonesia di forum ilmiah kelas dunia membuka peluang kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.
Ahli kesehatan lingkungan dan pakar epidemiologi, Dicky Budiman, mengatakan, Indonesia memiliki populasi yang besar dengan data epidemiologi yang kaya. Ini menjadi potensi pasar.
”Harus ada reformasi yang serius. Ada biodiversity, potensi biofarmaka. Posisi geopolitik global south kita yang sangat strategis sebetulnya. Jadi, kalau dimanfaatkan, kita ini bisa menjadi regional anchor for health security in Indo-Pacific,” ujar Dicky.
Ia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah berada pada fase emerging middle power in global health atau sudah aktif secara diplomatik dan institusional, terutama dalam forum-forum global seperti G20, ASEAN, atau WHO.
Indonesia juga lebih sering berperan sebagai bridge builder atau negara penghubung global antara kawasan utara dan selatan. ”Tapi harus diakui ya belum sepenuhnya jadi agenda setter berbasis sains dan inovasi itu harus kita akui secara obyektif,” ujar Dicky yang berpengalaman sepuluh tahun di Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Program Pembangunan PBB (UNDP), Sekretariat ASEAN, serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Hingga kini, Indonesia lebih sering memainkan peran sebagai norm taker yang cenderung mengadopsi standar global dibandingkan sebagai norm entrepreneur atau penggagas standar global baru. Ke depan, Indonesia diharapkan bisa memperbaiki kondisi ini dan menjadi seperti India yang kini punya kekuatan dalam produksi vaksin dan obat generik.
Harus ada reformasi yang serius.
Dicky juga mengapresiasi status WLA yang diraih BPOM yang menjadi milestone penting yang menandakan regulatory maturity level Indonesia yang tinggi. Hal itu membuka peluang regulatory reliance oleh negara lain dan ekspor farmasi dengan kepercayaan internasional.
Hal itu juga yang menempatkan BPOM sebagai regional regulatory hub yang potensial. ”Ini krusial karena regulasi yang kuat itu sama dengan first line defense terhadap produk substandar dan falsified (palsu),” ujar Dicky yang juga meraih gelar Phd di bidang global health security.
Sebelumnya ketika memimpin presidensi G20, Indonesia berhasil mendorong pandemic fund dan penguatan arsitektur kesiapsiagaan pandemi. Kontribusi ini menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai convening power dalam krisis global.
Indonesia juga berkontribusi dalam south-south cooperation dan aktif dalam transfer pengetahuan, pelatihan tenaga kesehatan, hingga diplomasi vaksin.
Agar bisa naik kelas, Indonesia harus menyelesaikan sejumlah tantangan, di antaranya kesenjangan riset dan inovasi. Selama ini investasi di bidang riset dan pengembangan masih kurang dari 1 persen produk domestik bruto. Angka ini jauh tertinggal di bawah negara maju.
Hilirisasi riset juga masih lemah. Selain itu, ekosistem inovasi belum terintegrasi antara akademisi, industri, dan pemerintah. ”Dengan demikian, ini semua berdampak pada Indonesia masih jadi consumer of innovation,” tambah Dicky
Tantangan lainnya adalah ketergantungan impor farmasi dan alat kesehatan. Hampir 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih impor. Indonesia terutama masih bergantung pada China dan India. ”Ini yang sangat rentan dan berisiko ketika supply chain disruption saat krisis global maupun keterbatasan strategic autonomy,” ujarnya.
Di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan, yakni fragmentasi tata kelola, dan kewenangan yang tumpang tindih antarkementerian. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor antara kesehatan, industri, perdagangan, dan penelitian juga melemahkan koherensi kebijakan. Diplomasi berbasis sains juga masih terbatas.
”Tantangan terakhir adalah brain drain dan kapasitas SDM. Jadi, talenta riset dan inovasi ini belum optimal terserap di kita, akhirnya kerjanya di luar negeri,” kata Dicky.
Ekosistem karya ilmiah juga cenderung kurang kompetitif. Dicky juga menekankan pentingnya transformasi riset ke inovasi. Kemandirian farmasi yang strategis juga perlu dibangun. Diplomasi sains juga perlu dibangun dengan melibatkan ilmuwan.
”Perlu ada integrasi one health dan climate health. Jadi, Indonesia bisa memimpin pada isu zoonosis, isu deforestasi dan kesehatan, isu perubahan iklim. Ini satu strategis yang belum banyak diisi negara lain,” katanya.
