JAKARTA, DISWAY.ID -- Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kenaikan Avtur membuat sejumlah maskapai meminta kenaikan untuk penyesuaian biaya per jemaah haji.
Garuda Indonesia, misalnya, mengusulkan kenaikan sekitar Rp7,9 juta per jemaah. S
ementara itu, Saudia mengajukan tambahan biaya sebesar 480 dolar AS atau sekitar Rp8 juta per jemaah.
BACA JUGA:Pengamat Ingatkan Bahaya Intervensi Opini Medsos dalam Kasus Chromebook
BACA JUGA:Waspada! Ini Daftar Wilayah Potensi Cuaca Ekstrem Hujan Lebat dan Angin Kencang Hari ini 9 April 2026
"Garuda minta sekitar Rp7,9 juta per jemaah dan Saudia 480 atau sekitar Rp8 jutaan," kata Dahnil, Kamis, 9 April 2026.
Namun, kata Dahnil, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bahwa permintaan dari maskapai tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah.
“Keputusan Presiden jelas, tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Ongkos haji harus tetap turun Rp2 juta,” tegasnya.
Untuk menutup selisih biaya akibat kenaikan avtur dan usulan maskapai, pemerintah akan menanggungnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dahnil menyebut total anggaran yang dibutuhkan untuk menyerap kenaikan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,77 triliun.
“Kalau ditotal, kenaikan itu harus ditanggung APBN sekitar Rp1,77 triliun. Nanti kita lihat perhitungan ulangnya,” jelasnya.
