Wamendagri Ingatkan Gubernur Kalsel, Pemda Harus Terapkan WFH Setiap Jumat

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, semua pemerintah daerah (pemda) harus menerapkan dan menyesuaikan aturan terkait kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat.

Bima menegaskan ini sekaligus merespons soal pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin yang menolak menerapkan WFH di daerahnya.

"Semua pemerintah daerah harus menyesuaikan dan pastikan sistem pengawasan," kata Bima saat dihubungi, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Gubernur Kalsel Tolak Terapkan WFH, Khawatir ASN Menganggap Libur

Bima mengaku telah berkomunikasi dengan Muhidin mengenai kebijakan WFH ini.

Ia tidak memungkiri, selain Kalsel, ada sejumlah daerah lain yang punya pemahaman berbeda soal kebijakan WFH.

Namun, daerah-daerah itu akhirnya menerapkan WFH setelah berkomuniksi dengan Kemendagri.

"Kita komunikasikan, ada beberapa daerah yang tadinya berbeda tapi setelah kita komunikasikan bisa memahami dan kemudian menyesuaikan," ungkap Bima.

Baca juga: WFH Prabowo dan Narasi Politik dalam Situasi Krisis

Gubernur Kalsel tolak WFH

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, secara tegas menolak menerapkan kebijakan WFH karena dinilai tidak terlalu dibutuhkan di daerahnya.

Menurut dia, ASN dan non-ASN di Pemprov Kalsel sejauh ini bekerja dengan baik serta masih dalam kendali dan pengawasan.

"Tidak ada WFH. Di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan," ujar Muhidin dalam keterangannya yang diterima, Rabu (8/4/2026) malam.

Muhidin justru mengkhawatirkan penerapan WFH dapat disalahartikan oleh para pegawai maupun ASN.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Selain rentan dianggap hari libur, Muhidin juga mengkhawatirkan WFH yang diterapkan tiap Jumat membuat ASN lebih banyak menghabiskan waktu ke luar daerah.

"Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang