Siklus Inflasi karena Kenaikan Harga BBM

Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia melonjak akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam inflasi.

Setiap kebijakan menaikkan harga BBM dipastikan memicu inflasi. Dampak paling cepat dari kenaikan harga BBM adalah tekanan terhadap daya beli masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Bukan itu saja, efek domino dari kenaikan harga BBM bisa berdampak pada stabilitas politik dan keamanan jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, melonjaknya inflasi juga menjadi salah satu pemicu pergantian rezim pada dekade 1960-an dari Orde Lama ke Orde Baru, dan pada dekade 1990-an dari Orde Baru ke Reformasi. Jejak sejarah ini membuat setiap presiden berpikir dua kali untuk mengambil keputusan menaikkan harga BBM, terutama BBM bersubsidi.

Pada era Presiden Sukarno, kenaikan harga BBM menjadi salah satu pendorong inflasi tinggi (hiperinflasi) tahun 1965 yang mencapai 592 persen dan 600 persen pada akhir 1965. Adapun pada masa Presiden Soeharto, tren inflasi yang terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 1998 sebesar 77,6 persen.

Berkaca pada pengalaman panjang Indonesia, kenaikan harga BBM bukan sekadar keputusan fiskal. Kebijakan ini menjadi pemicu siklus inflasi yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi, sosial, hingga politik.

Kebijakan menahan harga BBM di tengah gejolak global saat ini mencerminkan langkah pemerintah untuk memutus mata rantai dampak tersebut, sembari menjaga daya beli dan kepercayaan publik. Namun, pilihan ini juga menuntut kehati-hatian dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi.

Bagi pemerintahan yang cenderung populis, perspektif politik ekonomi bakal lebih banyak dilekatkan pada perumusan kebijakan-kebijakan publik, terlebih pada kebijakan kenaikan ataupun penurunan harga barang dan jasa yang berdampak langsung pada kehidupan keseharian masyarakat.

Dalam perspektif ini, harga politik suatu komoditas tampak mahal. Apalagi, berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintahan masa lalu, BBM menjadi faktor determinan yang dapat memengaruhi kuat ataupun lemahnya relasi politik rakyat dengan pemimpinnya. Perspektif ekonomi-politik ini tecermin dalam setiap kepemimpinan.

Pada era Megawati Soekarnoputri, kebijakan menaikkan harga BBM berdampak terhadap performa kepemimpinannya di mata publik. Megawati mengakui, menghadapi kebijakan menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon merupakan kebijakan yang sangat tidak populis. Namun, menghadapi gejolak harga minyak dunia dalam jangka panjang, kebijakan ini konstruktif demi menghindari kubangan krisis yang lebih dalam.

Susilo Bambang Yudhoyono berprinsip bahwa kebijakannya tidak akan membuat masyarakat bawah yang selama ini mendapatkan subsidi BBM mengalami kesulitan hidup yang lebih parah. Pemerintah siap menanggung beban subsidi yang kian membengkak hampir dua kali lipat. Namun, tekanan harga minyak dunia juga tidak kunjung mereda sehingga membuat kenaikan harga BBM tidak terhindari.

Pada masa Joko Widodo, dinamika kenaikan dan penurunan harga BBM lebih sering terjadi sejalan dengan harga minyak dunia. Kurang dari sebulan pemerintahan baru berjalan, per 18 November 2014, Presiden Jokowi menaikkan sekitar 30 persen harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Satu pola yang sama dari setiap periode kepemimpinan pasca-reformasi, yakni kenaikan harga BBM selalu diwarnai dengan respons unjuk rasa dan penurunan kepuasan masyarakat yang direkam oleh survei Litbang Kompas dari waktu ke waktu. Kondisi ini memunculkan kembali persoalan mahalnya harga politik BBM di Indonesia.

Imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah, harga minyak global yang melonjak berisiko meningkatkan biaya logistik sehingga menciptakan banyak efek domino. Risiko terbesar adalah tekanan inflasi biaya distribusi, khususnya untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok

Dalam riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya logistik di Indonesia mencapai 14,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Dari serangkaian proses pengiriman logistik, aspek transportasi mendominasi hingga 40-50 persen dari total biaya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto, kenaikan harga Biosolar dan Pertalite 10-15 persen saja akan berimbas pada harga barang. Kondisi ini akan mendorong total biaya logistik yang berisiko menurunkan daya saing produk ekspor.

Dalam kondisi lebih ekstrem, kenaikan ongkos truk di atas 10 persen dapat mendorong kenaikan harga barang hampir 0,8 persen. Hal itu akan dirasakan terutama pada komoditas berkuantitas besar (bulky) dan bermargin tipis, antara lain pangan, bahan bangunan, serta produk konsumsi cepat saji.

Pendiri dan CEO Supply Chain Indonesia Setijadi menyebut, kenaikan ongkos truk sebanyak 7-8 persen berisiko meningkatkan harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen. Struktur logistik Indonesia yang masih bertumpu pada transportasi jalan membuat sensitivitas terhadap harga solar relatif tinggi.

Industri berbasis impor bahan baku menghadapi risiko ganda, yakni kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak dan peningkatan biaya distribusi domestik. Sektor konstruksi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga relatif rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin.

Setiap lonjakan harga energi selalu membawa narasi yang sama bagi fiskal negara. Tekanan meningkat, tetapi ruang penyesuaian anggaran hampir tak tersedia. Dalam situasi tersebut, pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan stabilitas ekonomi negara tanpa mengorbankan kepentingan seluruh rakyatnya.

Bagi Indonesia, sebagai negara net importir energi, gejolak tersebut memberi konsekuensi yang cukup krusial bagi keuangan negara. Indonesia memiliki kebijakan kontrol terhadap harga energi, yakni melalui subsidi. Artinya, ada selisih harga yang ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran APBN. Kebijakan ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat, dan menjadi salah satu pengeluaran pokok pemerintah.

Namun, jika harga global terus terkerek naik hingga jangka waktu yang cukup panjang, belanja subsidi yang membengkak akan berujung pada beban fiskal. Sejarah membuktikan, setiap gejolak global hampir selalu bermuara pada tekanan fiskal negara.

Pemerintah kemudian dihadapkan pada dilema yang sulit dipecahkan. Jika subsidi dikurangi untuk memperluas ruang fiskal, inflasi menjadi tak terelakkan dan daya beli masyarakat tergerus. Namun, jika subsidi dipertahankan, tidak banyak ruang fiskal yang tersisa untuk membiayai pembangunan di sektor lain, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Rasionalisasi sejumlah pos anggaran belanja menjadi alternatif solusi yang patut dipertimbangkan guna meringankan beban anggaran pemerintah. Menaikkan harga BBM atau mempertahankannya dengan gelontoran subsidi dapat menjadi alternatif terakhir karena pilihan ini mengandung konsekuensi yang besar.

Kondisi semakin dipersulit akibat konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia mencapai 80 persen dari total BBM yang dijual di pasaran. Ini menunjukkan betapa bergantungnya kita terhadap energi murah. Oleh karena itu, rasionalisasi anggaran sejumlah pos belanja pemerintah patut dipertimbangkan saat ini.

Harga minyak melambung tinggi pascaserangan terhadap fasilitas pengolahan minyak dan gas di Qatar, Arab Saudi, dan Iran. Merespons kondisi tersebut, sejumlah negara importir minyak memberlakukan kebijakan darurat berupa pembatasan ataupun penetapan status darurat nasional untuk menjaga persediaan dan membatasi konsumsi BBM.

Di dalam negeri, pemerintah relatif tenang merespons situasi di Timur Tengah. Langkah-langkah pemerintah dimulai dari mempercepat skema peningkatan cadangan strategis melalui optimalisasi tangki penyimpanan domestik, dan penjajakan kerja sama bilateral untuk cadangan bersama (joint stockpiling).

Selain itu, sebagai upaya menghemat energi dan belanja subsidi BBM, pemerintah juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN ataupun pegawai swasta yang diklaim Menko Perekonomian berpotensi menghemat APBN hingga Rp 59 triliun.

Pemanfaatan beragam sumber energi secara optimal menjadi sangat penting untuk stabilitas jangka panjang. Sementara itu, subsidi yang lebih tepat sasaran juga diperlukan agar harga energi lebih mencerminkan nilai keekonomiannya dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Penguatan infrastruktur dan perbaikan regulasi tetap menjadi kunci penting untuk menarik minat investasi di sektor energi baru terbarukan. Investasi tersebut diarahkan pada pembangunan infrastruktur masif gas bumi untuk keperluan transportasi massal dan rumah tangga guna mengurangi ketergantungan pada BBM. Selain itu, kebijakan energi perlu didasarkan pada riset yang kuat (evidence-based policy) agar setiap keputusan strategis mampu menjawab tantangan ketahanan energi yang makin kompleks.

Dengan begitu, Indonesia mampu mewujudkan ketahanan energi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa langkah penguatan yang fundamental, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis energi yang berulang, di mana stabilitas ekonomi selalu tersandera oleh gejolak harga minyak dunia.