BANDUNG, KOMPAS — Setidaknya terdapat 33.626 pelajar di Indonesia yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Temuan ini berdasarkan hasil monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sejak awal tahun 2025 hingga April 2026.
Hasil monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersumber dari laporan medis. Data korban keracunan diverifikasi langsung melalui catatan medis puskesmas, RSUD, dan rilis resmi dinas kesehatan di tiap wilayah terdampak.
Sebanyak 33.626 pelajar yang menjadi korban keracunan tersebar di 31 provinsi. Data ini terdiri dari 28.103 korban keracunan sepanjang tahun 2025 dan 5.523 korban pada kurun Januari hingga 7 April 2026.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Kamis (9/4/2026), mengatakan, pihaknya menggunakan tim pemantau di tiap provinsi dalam kegiatan monitoring tersebut.
Salah satu metode yang digunakan adalah uji sampel acak di lapangan. Pengujian sederhana terhadap kondisi fisik makanan MBG yang meliputi bau, warna, dan tekstur saat tiba di sekolah.
”Metode monitoring lainnya adalah hasil liputan media yang terverifikasi kebenarannya diambil sebagai data valid untuk dianalisis,” ujar Ubaid.
Ubaid menjelaskan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi pada 2025 mencapai 24,34 persen. Adapun Jawa Tengah dengan jumlah korban tertinggi mencapai 29,28 persen pada periode Januari hingga April 2026.
Ia mengungkapkan, selama periode Januari hingga 7 April 2026, tercatat jumlah korban telah mencapai 5.523 jiwa. Jumlah korban tersebut merupakan sinyal bahaya karena menunjukkan bahwa tahun ini berpotensi menjadi jauh lebih buruk dibandingkan tahun 2025.
Menurut Ubaid, hal itu berdasarkan beberapa indikator. Pertama, pada 2025, ribuan kasus baru mulai meledak secara signifikan sejak bulan Agustus. Sebaliknya pada 2026, angka ribuan korban terjadi sejak Januari sebanyak 3.402 orang.
Kedua, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gisi (SPPG) akan terus bertambah secara drastis. Padahal, sebagian besar SPPG belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Total 26.097 SPPG yang beroperasi berdasarkan data terkini Badan Gizi Nasional (BGN).
”Dengan jumlah penerima manfaat terus meningkat, dapur-dapur dipaksa memasak porsi yang sangat besar di luar kapasitas idealnya. Hal ini menyebabkan makanan tidak matang sempurna dan waktu tunggu distribusi terlalu lama,” tutur Ubaid.
Ubaid menambahkan, JPPI merekomendasikan agar BGN jangan memaksakan MBG untuk semua anak. Namun, fokus pada anak yang mengalami tengkes atau stunting dan kekurangan gizi.
Rekomendasi berikutnya, kata Ubaid, jangan mengunakan anggaran pendidikan untuk MBG. Sebab, masih ada jutaan anak tidak sekolah, gaji guru yang tidak manusiawi, serta banyaknya infrastruktur sekolah yang rusak dan tidak layak digunakan.
”Jangan izinkan SPPG yang tidak punya SLHS untuk menyediakan MBG. Standar operasional keamanan pangan harus dilaksanakan supaya mencegah kasus keracunan tak terulang lagi,” ucap Ubaid.
Sejumlah pelajar SMP di Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, mengembalikan paket MBG ke dapur SPPG setempat pada Selasa (7/4/2026). Aksi ini karena para siswa mengeluhkan makanan yang telah berbau.
Aksi para siswa SMP di Desa Citeureup tersebut viral di media sosial. Warganet pun mendukung sikap para siswa sebagai upaya pencegahan agar mereka tidak keracunan karena mengonsumsi makanan yang diduga telah basi.
Aparat di Kecamatan Dayeuhkolot segera turun tangan ke SPPG yang menyediakan makanan yang dikembalikan para pelajar di Citeureup.
Adapun menunya adalah nasi ayam bumbu, sayuran, dan buah melon. Untuk sementara, operasional dapur SPPG tersebut telah dihentikan.
Camat Dayeuhkolot Asep Suryadi mengatakan, pihak SPPG terkait telah menyampaikan permintaan maaf dan melakukan evaluasi internal untuk mencegah peristiwa ini tak terulang lagi.
”Saya telah memerintah pengelola SPPG tersebut segera memantau wilayah yang jadi sasaran program MBG dan bertanggung jawab atas masalah tersebut,” ujar Asep.
