Liputan6.com, Jakarta - Pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai polemik di masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa berencana meminta penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas,” ujar Neng Eem di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Advertisement
Menurutnya, kejelasan informasi sangat krusial untuk menepis spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional itu. Apalagi setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.
“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.
Neng Eem mengingatkan transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut. Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.
“Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tegasnya.
