JAKARTA, DISWAY.ID - Pengamat energi, Sofyano Zakaria kini menyoroti perbedaan signifikan antara sistem subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Malaysia dan Indonesia.
Menurutnya, perbedaan utama terletak pada keberanian dalam mengatur distribusi subsidi agar tepat sasaran.
Malaysia dinilai telah mengambil langkah lebih maju dengan menerapkan sistem berbasis kuota dan identitas individu.
Sofyano menjelaskan, Malaysia tidak hanya menjual BBM dengan harga murah, tetapi juga mengontrol siapa yang berhak menerima subsidi dan berapa banyak yang dapat dikonsumsi.
Dalam praktiknya, subsidi untuk BBM jenis RON95 diberikan dengan batas kuota sekitar 200 liter per orang setiap bulan. Jika konsumsi melebihi batas tersebut, maka pembelian akan dikenakan harga pasar.
Skema ini dinilai efektif untuk menekan pemborosan serta memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA:Sofyano Zakaria: Elektrifikasi Nasional Bisa Kurangi Ketergantungan Energi Impor
Indonesia Masih Hadapi Tantangan DistribusiSementara itu, Indonesia masih mempertahankan pendekatan subsidi berbasis harga yang relatif murah, seperti pada BBM jenis Pertalite dan Solar.
Namun, menurut Sofyano, lemahnya pengawasan distribusi membuat subsidi kerap tidak tepat sasaran. Ia menilai masih banyak kelompok yang seharusnya tidak berhak, justru ikut menikmati BBM bersubsidi, termasuk pemilik kendaraan besar dan sektor industri.
“Permasalahannya bukan sekadar harga murah atau mahal, tetapi apakah subsidi tersebut benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa sistem pengendalian di Indonesia yang mengandalkan kendaraan dan barcode belum sepenuhnya efektif.
Masih terdapat celah penyalahgunaan, seperti pengisian berulang hingga distribusi ilegal. Berbeda dengan Malaysia yang menggunakan pendekatan berbasis identitas individu, sehingga dinilai lebih sulit dimanipulasi.
Risiko dan Tantangan Kebijakan KuotaMeski dinilai lebih tepat sasaran, sistem kuota seperti di Malaysia juga memiliki tantangan. Pembatasan konsumsi dapat berdampak pada kelompok dengan kebutuhan tinggi, seperti pelaku usaha transportasi.
Selain itu, kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan resistensi publik jika tidak disertai sosialisasi yang baik.
BACA JUGA:Sofyano Zakaria: Minyak dari Bumi Indonesia Harus Utamakan Rakyat, Bukan Diekspor!
- 1
- 2
- »
