Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal (Sestijen) Kesehatan Lanjutan Nomor KP.01.01/D.I/2611/2026 Tentang Peralihan Status Non-ASN Menjadi CPNS merupakan surat pemberitahuan, bukan surat proses pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tujuan daripada surat ini adalah kami ingin mendata daripada tenaga-tenaga kesehatan kami yang ada di rumah sakit di Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan, bukan pengangkatan sebagai CPNS," kata Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya di Jakarta, Kamis.
Azhar juga menegaskan semua pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Baca juga: TPA Serama Kemenkes kembali dibuka guna dukung produktivitas pegawai
Dia juga meminta maaf apabila surat tersebut menimbulkan kesimpangsiuran di tengah publik.
Sebelumnya, surat tersebut viral di berbagai platform media sosial.
"Menindaklanjuti program prioritas Presiden tentang peralihan status Pegawai Non-ASN menjadi CPNS bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan agar saudara segera menyampaikan daftar nama pegawai Non-ASN Named dan Nakes dengan status kontrak atau mitra," tertulis dalam surat tersebut.
Selain itu surat itu menyebutkan bahwa khusus untuk tenaga kesehatan (nakes) dapat diusulkan apabila telah berkontrak minimal enam bulan terhitung tanggal 1 April 2026. Daftar usulan agar disampaikan melalui link s.kemkes/go.id/UsulAlihStatusCPNSKeslan dengan batas waktu pada hari Jumat, 3 April 2026 jam 12.00 WIB.
Baca juga: Kemenpan RB: Guru honorer, dosen, tenaga kesehatan prioritas CPNS PPPK
"Tujuan daripada surat ini adalah kami ingin mendata daripada tenaga-tenaga kesehatan kami yang ada di rumah sakit di Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan, bukan pengangkatan sebagai CPNS," kata Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya di Jakarta, Kamis.
Azhar juga menegaskan semua pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Baca juga: TPA Serama Kemenkes kembali dibuka guna dukung produktivitas pegawai
Dia juga meminta maaf apabila surat tersebut menimbulkan kesimpangsiuran di tengah publik.
Sebelumnya, surat tersebut viral di berbagai platform media sosial.
"Menindaklanjuti program prioritas Presiden tentang peralihan status Pegawai Non-ASN menjadi CPNS bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan agar saudara segera menyampaikan daftar nama pegawai Non-ASN Named dan Nakes dengan status kontrak atau mitra," tertulis dalam surat tersebut.
Selain itu surat itu menyebutkan bahwa khusus untuk tenaga kesehatan (nakes) dapat diusulkan apabila telah berkontrak minimal enam bulan terhitung tanggal 1 April 2026. Daftar usulan agar disampaikan melalui link s.kemkes/go.id/UsulAlihStatusCPNSKeslan dengan batas waktu pada hari Jumat, 3 April 2026 jam 12.00 WIB.
Baca juga: Kemenpan RB: Guru honorer, dosen, tenaga kesehatan prioritas CPNS PPPK
