JAKARTA, KOMPAS — Tekanan global, yang ditandai lonjakan harga energi dan meningkatnya ketidakpastian pasar, mendorong Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pemerintah menilai faktor domestik, terutama percepatan belanja negara, masih mampu menjaga laju ekonomi tetap di atas 5 persen pada 2026.
Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,8 persen pada Oktober 2025. Revisi tersebut tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis ke publik pada Rabu (8/4/2026).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 4,7 persen, karena hambatan dari kenaikan harga minyak dan sentimen penghindaran risiko,” tulis laporan tersebut.
Proyeksi ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,1 persen pada 2025. Untuk 2027, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan kembali menguat menjadi 5,2 persen, didorong oleh investasi dan pelonggaran kebijakan moneter.
Secara regional, kawasan Asia Timur dan Pasifik pun diproyeksikan melambat. Pertumbuhan diperkirakan turun dari 5 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026. Ini terutama disebabkan oleh guncangan energi dari konflik di Timur Tengah, hambatan perdagangan, dan ketidakpastian kebijakan global. China sendiri diperkirakan tumbuh 4,2 persen pada 2026.
Direktur Kelompok Riset Pembangunan Bank Dunia, Aaditya Mattoo, menilai kawasan tersebut tetap memiliki ketahanan, meski tantangannya semakin besar. “Namun, tantangan saat ini dapat meningkatkan beban ekonomi dan menghambat pertumbuhan produktivitas,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah mengandalkan percepatan belanja negara sebagai pengungkit utama pertumbuhan.
Ia menambahkan, dampak lonjakan harga minyak dan gas terhadap masing-masing negara akan bergantung pada tingkat ketergantungan impor energi, kondisi ekonomi domestik seperti inflasi dan defisit transaksi berjalan, serta ruang kebijakan yang dimiliki pemerintah, baik dari sisi moneter maupun fiskal.
Bank Dunia juga memperingatkan, kenaikan harga bahan bakar hingga 50 persen yang berlangsung berkepanjangan dapat menurunkan pendapatan masyarakat di kawasan Asia Timur dan Pasifik hingga 3–4 persen.
Dalam kondisi tersebut, dukungan yang tepat sasaran bagi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil dinilai penting untuk meredam dampak tanpa membebani fiskal.
Di tengah revisi proyeksi tersebut, Kementerian Keuangan tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 persen pada 2026.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan, proyeksi lembaga internasional kerap lebih konservatif dibandingkan realisasi.
“Pada 2025, Bank Dunia memproyeksikan 4,8 persen, tetapi realisasinya 5,11 persen. Jadi kita tetap optimistis,” ujarnya di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Optimisme tersebut didasarkan pada struktur pertumbuhan ekonomi domestik. Sekitar 50 persen pertumbuhan berasal dari konsumsi masyarakat, 8–9 persen dari belanja pemerintah, sekitar 30 persen dari investasi, serta sekitar 25 persen dari ekspor.
Menurut Febrio, sektor pertanian menjadi salah satu pendorong penting, dengan kontribusi sekitar 13 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, sektor ini tumbuh di atas 5 persen, bahkan subsektor tanaman pangan mencapai lebih dari 9 persen.
“Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sekitar 40 juta orang. Ini sektor yang sangat penting dan kini mulai menguat,” katanya.
Selain itu, sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan mencapai 5,4 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum ini, pada 2024, sektor manufaktur sempat mengalami pertumbuhan yang melambat di bawah 5 persen.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah mengandalkan percepatan belanja negara sebagai pengungkit utama pertumbuhan, terutama pada awal tahun. Realisasi belanja negara pada triwulan I-2026 mencapai sekitar Rp 815 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sekitar Rp 600 triliun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak pengganda yang lebih terbatas karena manfaat ekonominya bersifat tidak langsung dan jangka panjang.
“Ini pertumbuhan sekitar 30 persen. Dampaknya langsung ke pertumbuhan ekonomi kuartal I,” ujar Febrio.
Meski demikian, ia mengakui tantangan tetap ada, terutama dari kenaikan harga minyak mentah global. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga defisit, belanja, dan daya beli masyarakat agar pertumbuhan tetap berlanjut.
Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai struktur belanja negara perlu diperkuat agar mampu mendorong pertumbuhan secara lebih optimal.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, menilai, postur APBN 2026 yang ekspansif belum sepenuhnya pro-pertumbuhan. Ia menyoroti penurunan belanja modal hingga 20 persen, padahal belanja tersebut memiliki efek pengganda yang kuat terhadap ekonomi.
Sebaliknya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak pengganda yang lebih terbatas karena manfaat ekonominya bersifat tidak langsung dan jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, program tersebut perlu didesain ulang agar efek pengganda dan spillover-nya lebih kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan pertumbuhan jangka panjang memerlukan penguatan belanja modal, percepatan investasi, serta perbaikan struktur biaya ekonomi, termasuk di sektor logistik, energi, dan konektivitas.
Pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, yang menilai percepatan belanja negara justru menjadi strategi tepat untuk menjaga momentum ekonomi.
Ia mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I-2026 telah mencapai 21,2 persen dari target, lebih tinggi dari rata-rata historis sekitar 17 persen. Secara nominal, penyerapan anggaran meningkat hingga 31,4 persen.
“Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan,” ujarnya.
Menurut dia, defisit anggaran yang mencapai 0,93 persen pada triwulan I-2026 masih dalam koridor yang aman, selama dikelola secara hati-hati dan tetap di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Defisit ini harus dilihat sebagai bagian dari strategi kebijakan fiskal yang terukur untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ke depan,” kata Christiantoko.
