Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemetaan atas potensi dampak musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang imbas fenomena El Nino. Menurut BMKG, kemarau di Jawa Timur diprakirakan akan berlangsung 56,9% wilayah pada mulai Mei mendatang.
Puncak kemarau diprediksi akan jatuh pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9% wilayah Jawa Timur. Sementara, periode kritis diprediksi akan meluas hingga mencapai 72,5% wilayah ketika fase puncak.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan dampak dari fenomena kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Ia menyebut produktivitas lahan, khususnya sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang. Berdasarkan hasil pemetaan, pada awal kemarau sekitar 56,2% lahan sawah di Jawa Timur akan terdampak, dan semakin meningkat menjadi 76,7% atau sekitar 921 ribu hektare pada puncak musim kemarau.
"Durasi kemarau tahun ini diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Khofifah dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Provinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare.
Khofifah tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi.
Untuk itu, Khofifah meminta seluruh pihak senantiasa waspada dalam menghadapi fenomena alam tersebut karena menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
"Manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis," jelasnya.
Di sisi lain, Khofifah menegaskan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air semata. Namun, juga menjadi pemicu utama terjadinya bencana lainnya, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, saat sumber air menurun dan vegetasi mengering, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah.
Untuk penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan berbagai strategi terpadu.
Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain dengan pencegahan dini melalui pemasangan alat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respons cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi lahan, dan penegakan hukum yang tegas.
Strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategi, hingga fasilitas pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.
"Saya harap Jawa Timur ini menjadi contoh, untuk Indeks Resiko Bencana Jawa Timur yang memulai untuk seluruh Indonesia. Mari anggaran pra bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar," pungkasnya.
