Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong pengetatan impor serta penguatan hilirisasi gula, agar produk yang dihasilkan petani tebu di dalam negeri bisa terserap secara maksimal.
"Intinya swasembada gula itu banyak menanam, banyak panen dan banyak produksi. Tapi yang terjadi sekarang paradoks, kita masih impor gula sementara gula hasil petani justru tidak laku,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Sudaryono menyoroti derasnya impor gula rafinasi yang berdampak pada tidak terserapnya gula produksi petani tebu dalam negeri. Kondisi itu turut menekan harga di tingkat petani dan mengganggu stabilitas pasar gula nasional.
Ia menegaskan pentingnya penguatan sektor hilir sebagai langkah strategis untuk memastikan hasil produksi petani terserap optimal serta memiliki nilai tambah yang berkelanjutan.
Dia menuturkan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi tebu melalui berbagai program di sektor hulu sudah berjalan masif. Namun, lemahnya pengaturan di sektor hilir justru menimbulkan paradoks di lapangan.
Menurut dia, kondisi tersebut dipicu oleh membanjirnya gula rafinasi ke pasar konsumsi, yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri.
Hal tersebut justru menyebabkan harga gula petani menjadi tidak kompetitif dan menurunkan semangat petani untuk menanam tebu.
“Kalau impor gula dibatasi, seharusnya gula petani laris. Tapi kenyataannya tidak, karena ada kebocoran dari gula rafinasi ke pasar rumah tangga. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Wamentan Sudaryono yang akrab dipanggil Mas Dar menekankan pentingnya penguatan regulasi di sektor hilir, termasuk pengawasan distribusi gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi.
Ia juga menyambut baik usulan agar tata niaga gula diatur melalui satu pintu oleh BUMN guna memastikan distribusi lebih terkendali.
“Kalau distribusi diatur satu pintu melalui BUMN, kita bisa memastikan gula rafinasi tidak membanjiri pasar konsumsi. Ini penting untuk melindungi petani,” katanya.
Di sisi hulu, pemerintah telah menggelontorkan berbagai dukungan bagi petani tebu, termasuk program bongkar ratoon dengan anggaran mencapai Rp2,5 triliun untuk meningkatkan produktivitas.
Selain itu, dukungan berupa subsidi pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga perluasan areal tanam ditargetkan mencapai 200 ribu hektare.
Dengan total intervensi yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun, pemerintah menargetkan peningkatan produksi gula nasional hingga 1 juta ton.
“Kalau kebocoran di hilir bisa kita tutup, maka investasi Rp4 triliun itu bisa menghasilkan tambahan 1 juta ton gula. Dengan asumsi harga Rp17 ribu per kilogram, potensi nilai tambah yang dihasilkan bisa mencapai Rp17 triliun,” jelas Wamentan.
Ia menambahkan peningkatan produksi dalam negeri tidak hanya berdampak pada pengurangan impor, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Substitusi impor itu penting. Impor memang bukan hal yang ideal, tapi kalau bisa kita gantikan dengan produksi dalam negeri, itu jauh lebih baik. Selain meningkatkan pendapatan petani, juga memperkuat ekonomi nasional,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wamentan menegaskan bahwa Kementerian Pertanian siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan, termasuk komoditas gula, melalui kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Baca juga: Wamentan: RI fokus swasembada gula-telur-daging ayam di 2026
Baca juga: Mentan bidik swasembada gula putih di 2026, kembalikan kejayaan 1930
Baca juga: Wamentan dorong impor etanol diperketat demi lindungi industri gula
"Intinya swasembada gula itu banyak menanam, banyak panen dan banyak produksi. Tapi yang terjadi sekarang paradoks, kita masih impor gula sementara gula hasil petani justru tidak laku,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Sudaryono menyoroti derasnya impor gula rafinasi yang berdampak pada tidak terserapnya gula produksi petani tebu dalam negeri. Kondisi itu turut menekan harga di tingkat petani dan mengganggu stabilitas pasar gula nasional.
Ia menegaskan pentingnya penguatan sektor hilir sebagai langkah strategis untuk memastikan hasil produksi petani terserap optimal serta memiliki nilai tambah yang berkelanjutan.
Dia menuturkan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi tebu melalui berbagai program di sektor hulu sudah berjalan masif. Namun, lemahnya pengaturan di sektor hilir justru menimbulkan paradoks di lapangan.
Menurut dia, kondisi tersebut dipicu oleh membanjirnya gula rafinasi ke pasar konsumsi, yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri.
Hal tersebut justru menyebabkan harga gula petani menjadi tidak kompetitif dan menurunkan semangat petani untuk menanam tebu.
“Kalau impor gula dibatasi, seharusnya gula petani laris. Tapi kenyataannya tidak, karena ada kebocoran dari gula rafinasi ke pasar rumah tangga. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Wamentan Sudaryono yang akrab dipanggil Mas Dar menekankan pentingnya penguatan regulasi di sektor hilir, termasuk pengawasan distribusi gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi.
Ia juga menyambut baik usulan agar tata niaga gula diatur melalui satu pintu oleh BUMN guna memastikan distribusi lebih terkendali.
“Kalau distribusi diatur satu pintu melalui BUMN, kita bisa memastikan gula rafinasi tidak membanjiri pasar konsumsi. Ini penting untuk melindungi petani,” katanya.
Di sisi hulu, pemerintah telah menggelontorkan berbagai dukungan bagi petani tebu, termasuk program bongkar ratoon dengan anggaran mencapai Rp2,5 triliun untuk meningkatkan produktivitas.
Selain itu, dukungan berupa subsidi pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga perluasan areal tanam ditargetkan mencapai 200 ribu hektare.
Dengan total intervensi yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun, pemerintah menargetkan peningkatan produksi gula nasional hingga 1 juta ton.
“Kalau kebocoran di hilir bisa kita tutup, maka investasi Rp4 triliun itu bisa menghasilkan tambahan 1 juta ton gula. Dengan asumsi harga Rp17 ribu per kilogram, potensi nilai tambah yang dihasilkan bisa mencapai Rp17 triliun,” jelas Wamentan.
Ia menambahkan peningkatan produksi dalam negeri tidak hanya berdampak pada pengurangan impor, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Substitusi impor itu penting. Impor memang bukan hal yang ideal, tapi kalau bisa kita gantikan dengan produksi dalam negeri, itu jauh lebih baik. Selain meningkatkan pendapatan petani, juga memperkuat ekonomi nasional,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wamentan menegaskan bahwa Kementerian Pertanian siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan, termasuk komoditas gula, melalui kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Baca juga: Wamentan: RI fokus swasembada gula-telur-daging ayam di 2026
Baca juga: Mentan bidik swasembada gula putih di 2026, kembalikan kejayaan 1930
Baca juga: Wamentan dorong impor etanol diperketat demi lindungi industri gula
