REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia mengharapkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2026 setidaknya mencapai 5,5 persen. Keyakinan ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat meskipun ada risiko dari konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global lainnya.
"Untuk kuartal pertama, kami optimis pertumbuhan akan mencapai setidaknya 5,5 persen. Pada akhir tahun, pertumbuhan diharapkan minimal 5,4 persen, sesuai dengan anggaran negara," ujarnya pada Kamis.
Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan ekonomi menanggapi perkembangan global, termasuk konflik Timur Tengah yang dapat mengganggu stabilitas harga energi dan merusak rantai pasokan global.
Meski demikian, Hartarto menegaskan bahwa pemerintah mempertahankan asumsi pertumbuhan dasar untuk 2026 sekitar 5,4 persen, seperti yang tercantum dalam anggaran negara.
Proyeksi ini juga mencakup potensi fluktuasi harga minyak global, dengan harga rata-rata pembelian minyak mentah Indonesia sekitar US$76 per barel. "Setiap kenaikan US$1 dalam harga bahan bakar berdampak pada anggaran lebih dari enam triliun rupiah (US$351,55 juta). Dampak bersih, termasuk keuntungan ekspor dan subsidi, tetap dapat dikelola," ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Berbicara setelah rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, Hartarto menambahkan bahwa fundamental domestik yang kuat, terutama konsumsi rumah tangga, mendukung ekspektasi pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto, menjadikannya penggerak utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan eksternal.
Dari perspektif fiskal, kinerja anggaran kuartal pertama menunjukkan peningkatan, dengan penerimaan pajak naik 14,3% year-on-year menjadi sekitar 462,7 triliun rupiah (US$27,11 miliar).
Sektor manufaktur juga tetap berada di jalur ekspansif, mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas dan memperkuat kepercayaan pada momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.
Ketahanan pangan tetap stabil, dengan produksi beras mencapai 34,7 juta ton pada 2025 dan stok saat ini di Bulog mencapai sekitar 4,6 juta ton. Pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah tambahan untuk mempertahankan pertumbuhan, termasuk peluncuran mandat biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku pada 1 Juli 2026.
"Kebijakan B50 diharapkan dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 48 triliun rupiah (US$2,81 miliar)," kata Hartarto.
Pihak berwenang juga berjanji untuk mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga rasio utang terhadap PDB sekitar 40 persen, di bawah batas hukum 60 persen. Defisit anggaran ditargetkan tetap dalam tiga persen dari PDB hingga akhir 2026, sesuai dengan aturan fiskal yang berlaku.
