Kementerian Haji dan Umrah menyebut pelaksanaan haji 2026 terdampak konflik panas yang terjadi di Timur Tengah (Timteng). Namun demikian, pemerintah terus memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
"Sampai dengan detik ini kita sudah matang akan memberangkatkan jamaah mulai tanggal 22 April kloter pertama," kata Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi, Jumat (10/4/2026).
Dahnil menjelaskan, situasi panas di Timur Tengah berdampak pada biaya penerbangan yang meningkat. Perintah Presiden RI, Prabowo Subianto, kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah.
"Presiden Prabowo sudah memberikan Perintah agar semua kenaikan biaya terkait dengan penerbangan tidak boleh dibebankan kepada jamaah, negara yg harus mencari solusi untuk meringankan. Maka, sekarang kami sedang mencari skema pembiayaan dari APBN dan Keuangan yg dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)," jelasnya.
Selain itu, konflik juga berdampak pada ketersediaan logistik di tanah suci. Pemerintah RI sudah berkoordinasi dengan Kerajaan Saudi Arabia dan memastikan logistik untuk jemaah RI aman.
"Pemerintah kerajaan Saudi Arabia memberikan jaminan bahwa kesediaan logistik pangan, energi dan air selama musim haji 3 bulan ke depan lebih dari cukup, dan mereka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan haji akan berjalan sebagaimana mestinya dan akan tetap aman dan nyaman," kata dia.
"Insyaallah kita bisa beribadah dengan khusyuk, haji adalah ibadah yang menyerukan perdamaian," imbuhnya.
(wnv/zap)
