ANTREAN haji adalah kesabaran yang dilembagakan, bukan kecepatan yang diperlombakan. Ketika wacana “war ticket” mencuat, yang dipertaruhkan bukan sekadar sisa kuota, melainkan rasa keadilan jutaan jemaah yang telah menunggu puluhan tahun.
Wacana yang disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Yusuf Hasyim, tentang konsep “war ticket” untuk pengisian sisa kuota haji, segera memantik kegaduhan di ruang publik.
Istilah yang lazim digunakan dalam perebutan tiket konser atau ajang hiburan terasa kontras, bahkan mengusik rasa keadilan, ketika disandingkan dengan ritual sakral ibadah haji.
Bagi jutaan calon jemaah yang telah menunggu hingga puluhan tahun, gagasan “perang kecepatan” untuk mendapatkan kursi ke Tanah Suci bukan semata soal inovasi digital.
Persoalan ini menyentuh hal yang lebih mendasar: integritas negara dalam mengelola hak warga di tengah antrean yang kian panjang.
Haji Bukanlah Konser: Ujian Keadilan DistributifLangkah awal untuk membaca persoalan ini adalah menempatkan ibadah haji pada konteksnya.
Haji merupakan ibadah wajib bagi yang mampu, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh kuota negara. Karena itu, ia tidak dapat diperlakukan seperti komoditas hiburan yang ditentukan oleh kecepatan akses dan teknologi.
Baca juga: Ojo Dumeh Berkuasa
Penerapan sistem “war ticket” secara terbuka berisiko meminggirkan kelompok rentan, terutama jemaah lanjut usia atau mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet.
Dalam perspektif keadilan distributif yang dikemukakan John Rawls, suatu kebijakan hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling kurang beruntung (the least advantaged).
Jika mekanisme ini diterapkan tanpa penyaringan yang ketat, negara justru membuka ruang keunggulan bagi mereka yang memiliki privilese digital-akses internet cepat dan literasi teknologi yang memadai.
Sebaliknya, jemaah di pelosok yang telah menabung bertahun-tahun berpotensi kehilangan kesempatan hanya karena kalah sepersekian detik akibat kendala teknis.
Disparitas digital di Indonesia masih nyata. Menjadikan teknologi sebagai penentu utama akses ibadah berisiko melahirkan “kasta baru” dalam pelayanan keagamaan.
Dalam konteks ini, prinsip keadilan waktu-siapa yang lebih dahulu mendaftar, dialah yang berhak berangkat-tetap harus menjadi pijakan utama.
Motif Efisiensi dan Bayang-bayang Luka LamaDari sisi teknokratis, gagasan tersebut dapat dibaca sebagai upaya mencapai zero waste policy, yakni memastikan tidak ada kuota haji yang terbuang akibat pembatalan pada saat-saat terakhir, baik karena alasan kesehatan maupun wafat.
Pemerintah tampak ingin menghadirkan transparansi digital dalam distribusi sisa kuota, sehingga terhindar dari praktik “orang dalam”.
