Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengumumkan penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta merupakan langkah konkret yang melampaui urusan administratif. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal politik yang jelas bahwa negara hadir dan berpihak kepada masyarakat.
Agung mengungkapkan bahwa penurunan biaya di tengah tekanan global, seperti kenaikan harga avtur dan ketidakpastian di kawasan Timur Tengah, bukanlah hal yang sederhana. Menurutnya, keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak membiarkan logika pasar bekerja sendirian, melainkan melakukan intervensi dengan keberanian mengambil posisi.
“Ini adalah sinyal politik yang jelas. Negara hadir. Negara berpihak. Terutama kepada umat Islam yang selama ini menghadapi beban biaya ibadah yang terus meningkat,” ujar Agung dalam keterangannya pada Jumat, 10 April 2026.
Bagi jutaan calon jemaah, Agung menyebut nominal Rp2 juta bukan sekadar angka, melainkan bentuk empati yang diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Di tengah antrean panjang yang mencapai puluhan tahun, setiap keringanan menjadi sangat berarti bagi jemaah sebagai harapan dan jeda napas.
Lebih lanjut, Agung menyoroti kreativitas pemerintah dalam merespons krisis global. Salah satu inovasi strategis yang dicatat adalah gagasan pembentukan joint venture antara maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines untuk mengatasi inefisiensi penerbangan.
“Ketika Presiden mendorong kolaborasi dua maskapai ini, logikanya sederhana namun berdampak besar. Kursi pesawat harus terisi dua arah. Tidak boleh ada perjalanan tanpa penumpang. Dengan begitu, biaya operasional bisa ditekan,” jelasnya.
Selain efisiensi maskapai, komitmen untuk membenahi tata kelola haji secara menyeluruh juga menjadi perhatian penting. Agung menilai langkah Presiden untuk membersihkan praktik kartel, permainan biaya, hingga ketidakterbukaan sistem merupakan kunci agar penurunan biaya tidak bersifat sementara.
Upaya jangka panjang seperti pengurangan antrean, pengadaan lahan di Makkah, hingga rencana kepemilikan terminal khusus haji menunjukkan pembangunan ekosistem haji yang lebih berkeadilan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, setiap kebijakan di sektor ini akan berdampak luas pada citra negara.
“Penurunan biaya haji ini bukan sekadar angka. Ini adalah simbol arah kebijakan. Ada keberpihakan. Ada kreativitas. Dan ada upaya serius membenahi sistem dari hulu ke hilir,” ungkap Agung.
Meskipun masih banyak tantangan ke depan, Agung menegaskan bahwa langkah ini patut diapresiasi sebagai awal dari perubahan besar dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia yang lebih efisien dan strategis.
Editor: Redaksi TVRINews
