Dari Angkutan Umum ke Ojek Daring: Senjakala Transportasi Publik Kita

Ada masa ketika deru mesin Mitsubishi Colt L300, Isuzu Bison, dan bus-bus kecil menjadi penanda hidupnya ruang publik di kota-kota di Indonesia. Misalnya di Jawa Timur, ada angkutan umum dari Pandaan ke Tretes, Mojokerto ke Jombang, hingga Surabaya ke Malang. Angkutan umum bukan sekadar alat transportasi, melainkan juga denyut sosial: tempat orang bertemu, berbagi cerita, dan merajut keseharian.

Kini, lanskap itu berubah drastis. Angkutan umum yang dulu menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, perlahan surut. Perannya digantikan oleh ojek—baik konvensional maupun daring—yang menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahan akses.

Perubahan ini tampak wajar dalam arus modernisasi, tetapi menyisakan pertanyaan mendasar: Apakah kita sedang bergerak maju, atau justru kehilangan fondasi penting dalam sistem transportasi publik?

Dari Kolektif ke Individual

Pada era 1980–1990-an hingga awal 2000-an, mobilitas masyarakat sangat bergantung pada sistem angkutan umum yang terhubung. Trayek angkutan umum menjadi jalur vital bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan warga desa.

Angkutan umum menghadirkan logika kolektif: banyak orang diangkut dalam satu kendaraan dengan biaya terjangkau. Ada keteraturan, meski sederhana. Ada keterhubungan antarwilayah, meski tidak selalu nyaman.

Namun, sejak pandemi Covid-19 pada 2020, perubahan terjadi secara drastis. Pembatasan mobilitas dan turunnya jumlah penumpang membuat banyak trayek berhenti beroperasi. Ketika situasi membaik, sebagian besar tidak kembali. Kekosongan itu kemudian diisi oleh ojek, terutama yang berbasis aplikasi digital.

Di sinilah terjadi pergeseran besar: dari transportasi kolektif menuju transportasi individual.

Ojek Daring: Praktis, tapi Tidak Menyelesaikan Segalanya

Ojek daring menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern: cepat, fleksibel, dan bisa diakses kapan saja. Di banyak daerah, moda ini bahkan menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.

Namun, dominasi ojek daring juga menghadirkan paradoks. Ia memang memudahkan individu, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan transportasi publik secara keseluruhan.

Pertama, kapasitas angkutnya terbatas. Ketika semakin banyak orang beralih ke moda individual, potensi kemacetan meningkat. Kedua, biaya perjalanan cenderung lebih tinggi dibanding angkutan umum, terutama untuk jarak menengah dan jauh. Ketiga, ketergantungan pada platform digital menciptakan ketidakpastian baru, baik bagi pengemudi maupun penumpang.

Lebih penting lagi, pergeseran ini meninggalkan kelompok rentan—seperti pelajar, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah—yang tidak selalu memiliki akses atau kemampuan menggunakan layanan berbasis aplikasi.

Terminal yang Kehilangan Fungsi

Dampak lain yang tak kalah signifikan adalah meredupnya fungsi terminal. Terminal yang dulu menjadi pusat aktivitas kini berubah menjadi ruang yang nyaris tak bernyawa.

Terminal Jombang, misalnya, pernah menjadi simpul penting bagi bus antarkota dan angkutan pedesaan. Namun kini, aktivitasnya menurun drastis. Banyak bus memilih berhenti di pinggir jalan, sementara angkutan pengumpan dari desa-desa sudah jarang beroperasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan transportasi publik bukan hanya pada armada, melainkan juga pada sistem yang tidak lagi terintegrasi. Ketika satu bagian hilang, seluruh ekosistem ikut melemah.

Modernisasi yang Belum Menyeluruh

Upaya perbaikan sebenarnya mulai terlihat, seperti hadirnya layanan bus Transjatim di beberapa rute. Dengan armada yang lebih modern dan tarif terjangkau, layanan ini memberikan secercah harapan.

Namun, modernisasi yang bersifat parsial tidak cukup. Tanpa dukungan angkutan pengumpan, integrasi rute, dan sistem yang terkoordinasi, layanan ini sulit menjangkau masyarakat secara luas. Ia berisiko menjadi solusi tambal sulam, bukan jawaban menyeluruh.

Mengembalikan Arah Transportasi Publik

Senjakala transportasi publik yang kita saksikan hari ini bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Ia adalah hasil dari pilihan kebijakan, perubahan perilaku, dan kurangnya keberpihakan pada sistem transportasi kolektif.

Diperlukan langkah serius untuk mengembalikan peran angkutan umum. Pemerintah daerah perlu membangun sistem yang terintegrasi, dari desa hingga kota. Subsidi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa membebani masyarakat. Teknologi digital seharusnya menjadi alat integrasi, bukan pengganti total transportasi publik.

Lebih jauh, ojek daring tidak harus diposisikan sebagai pesaing, tetapi sebagai pelengkap. Integrasi antara moda individual dan kolektif justru bisa menjadi kunci untuk membangun sistem transportasi yang adaptif dan inklusif.

Lebih dari Sekadar Mobilitas

Transportasi publik sejatinya adalah cerminan keadilan sosial. Ia memastikan bahwa setiap orang—tanpa memandang latar belakang ekonomi—memiliki akses yang sama terhadap mobilitas.

Ketika angkutan umum menghilang, yang hilang bukan hanya kendaraan, melainkan juga ruang kebersamaan dan akses yang setara. Kita kehilangan sesuatu yang lebih mendasar dari sekadar sarana transportasi.

Maka, di tengah dominasi ojek daring, kita perlu bertanya ulang: Apakah kita ingin masa depan transportasi yang cepat bagi sebagian orang, atau sistem yang adil bagi semua?

Jika tidak ada langkah pembenahan yang serius, bukan tidak mungkin generasi mendatang hanya akan mengenal angkutan umum sebagai cerita masa lalu. Dan ketika itu terjadi, kita mungkin baru menyadari bahwa yang benar-benar hilang adalah wajah kolektif dari kehidupan kita sendiri.