PERGANTIAN kepengurusan di tubuh Partai Golkar Jawa Barat pada Musyawarah Daerah 2026 mendapat perhatian kalangan akademisi.
Dua nama menjadi sorotan, yakni Daniel Mutaqien yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua dan Ahmad Hidayat, kandidat ketua yang kemudian mengundurkan diri menjelang proses pemilihan.
Ahmad Hidayat sendiri dikabarkan menjadi calon kuat untuk duduk sebagai Sekretaris Partai Golkar Jawa Barat.
Baca juga : Pendukung Ahmad Hidayat tak Perlu Risau, Mereka akan Jadi Pengurus Golkar Jawa Barat
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai mundurnya Ahmad Hidayat sebagai kandidat kuat, mencerminkan pola umum dalam partai politik.
"Ada kelompok internal yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan, terutama dalam perebutan posisi strategis," ungkapnya.
Ahmad Hidayat dikenal sebagai figur yang dekat dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Jabar. Tidak salah jika kemudian nama Ahmad Hidayat ramai didorong dan berpeluang menjadi Sekretaris Partai Golkar Jabar.
Baca juga : Daniel Mutaqien Terpilih Aklamasi, Rangkul Semua Kader Golkar Jawa Barat
"Soal ini, saya melihat dari dua sisi. Di satu sisi kedekatan Ahmad dengan KDM dapat menjadi jembatan komunikasi antara Golkar dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," papar Kristian.
Di sisi lain, posisi sekretaris yang strategis berpotensi memunculkan persepsi adanya pengaruh eksternal dalam tubuh partai jika tidak dikelola dengan jelas.
“Bisa menjadi jalur komunikasi yang kuat, tetapi juga bisa menimbulkan kecurigaan internal jika dianggap terlalu dekat dengan kepentingan di luar partai,” tandasnya.
Menuju 2029
Dia menambahkan, dampak dari penyusunan struktur ini juga berpotensi berpengaruh terhadap peta politik menuju 2029, terutama jika tidak mampu membangun rasa kebersamaan di internal partai.
Pengalaman sebelumnya, menunjukkan konflik elite di tingkat provinsi dapat dengan cepat merembet ke tingkat bawah apabila keputusan dianggap tidak mewakili semua kubu.
Untuk itu, lanjutnya, sangat penting adanya penyusunan struktur kepengurusan yang mengedepankan keseimbangan, bukan sekadar pembagian jabatan.
“Susunan formatur harus dibangun dengan logika keseimbangan, memperhitungkan sebaran dukungan, keterwakilan wilayah, serta organisasi sayap, agar tidak ada kubu yang merasa disisihkan,” ucapnya.
Selain itu, pembagian tugas yang jelas, termasuk dalam hal komunikasi dengan pihak luar, dinilai penting untuk menjaga independensi partai dan mencegah munculnya konflik baru di kemudian hari.
“Jadi, formatur yang sehat bukan yang paling cepat diumumkan, melainkan yang paling adil dibagi, paling jelas dibatasi, dan paling kuat mekanisme pengawasannya,” ucapnya.
Lebih jauh Kristian melihat dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar Jawa Barat saat ini tidak sekadar persoalan personal, tapi bagian dari pertarungan pengaruh di internal partai yang kerap terjadi dalam proses distribusi jabatan.
“Ini lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh di dalam partai, bukan sekadar soal suka atau tidak suka pada satu tokoh,” tandasnya.
