Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia memaksa banyak negara mencari jalur alternatif demi ketahanan energi. Indonesia merespons tantangan global ini dengan mempercepat kebijakan elektrifikasi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan menargetkan Indonesia mampu menghentikan ketergantungan impor BBM sepenuhnya dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan.
Urgensi kemandirian energi ini ditegaskan Prabowo saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Fasilitas ini diproyeksikan sebagai salah satu pilar industrialisasi transportasi massal berbasis listrik di Tanah Air.
"Negara sebesar kita kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, mau tidak mau kita harus mandiri. Dan energi adalah salah satu bidang yang paling menentukan," ujar Presiden.
Perspektif kita harus out of the box dengan melihat bahwa di balik krisis juga ada peluang. Kita harus memanfaatkan krisis harga minyak melalui penguatan sektor sumber daya alam Indonesia.
Dalam peresmian tersebut, Presiden menyatakan kegembiraannya atas kemampuan industri dalam negeri yang kini mampu memproduksi bus dan truk listrik secara mandiri. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, fasilitas di Magelang ini memiliki kapasitas produksi hingga 10.000 unit bus listrik per tahun.
Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang saat ini sudah menyentuh angka 40 persen. Pemerintah menargetkan angka ini akan terus merangkak naik menjadi 60 persen dalam dua tahun ke depan, dan mencapai 80 persen pada tahun keempat.
“Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Sekarang sudah ada bus listrik, truk listrik, dan kemampuannya cukup besar. Saya berharap pada tahun 2028, kita juga akan mulai memproduksi mobil sedan listrik secara besar-besaran,” kata Prabowo.
Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk melakukan transformasi ini. Kekayaan sumber daya alam domestik menjadi alasan utama bagi bangsa untuk tetap optimistis meskipun negara-negara lain sedang cemas.
"Di bidang energi, kita sangat kaya, sangat banyak sumber-sumber kita. Jadi di tengah dunia krisis, kita harus waspada, tapi kita optimis karena kita punya resources yang sangat kuat. Walaupun bagaimana, kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan," tutur Prabowo.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengurangi konsumsi energi nasional yang masih bergantung pada impor 1 juta barel BBM per hari. Presiden menginstruksikan penutupan 13 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN secara permanen. Kebijakan ini secara otomatis memangkas kebutuhan solar hingga 200.000 barel per hari atau setara dengan pengurangan 20 persen dari total volume impor BBM nasional.
Untuk mengisi kekosongan daya sekaligus menggerakkan ekonomi yang beralih ke listrik, pemerintah mengakselerasi program listrifikasi sebesar 100 Gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Pasokan masif ini tidak lagi mengandalkan fosil, melainkan sepenuhnya memanfaatkan sumber energi bersih domestik untuk memastikan setiap kendaraan yang beralih ke listrik mendapatkan jaminan daya yang mandiri.
Adapun pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan, 5 Maret 2026 lalu, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dikomandoi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Satgas ini diberi mandat khusus untuk menerjemahkan visi swasembada energi ke dalam aksi nyata dengan target realisasi maksimal tiga hingga empat tahun.
Bahlil menegaskan bahwa fokus utama Satgas adalah melakukan konversi bertahap terhadap 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin ke tenaga listrik. Seiring dengan ketersediaan teknologi yang kian murah, pemerintah tengah menyusun formulasi subsidi yang lebih presisi agar beban masyarakat dalam melakukan konversi dapat ditekan seminimal mungkin.
“Orientasinya adalah transisi energi yang cepat sekaligus mengurangi beban subsidi listrik kita melalui konversi PLTD ke PLTS,” ujar Bahlil.
Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menuturkan, perguruan tinggi dan lembaga riset dikerahkan untuk mendukung elektrifikasi yang digaungkan presiden. Dukungan akan diberikan pada aspek riset percepatan PLTS on-site yang mudah diinstal, kajian konversi kendaraan listrik (EV), serta transisi kompor LPG ke kompor listrik.
Dari sisi pendanaan dan infrastruktur, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa fondasi industri EBT kian kokoh dengan masuknya investasi asing senilai 1,4 miliar dolar AS. Investasi ini dialokasikan untuk pembangunan pabrik komponen tenaga surya berkapasitas 50 Gigawatt yang dijadwalkan rampung pada akhir 2026.
Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026), menilai, Indonesia harus melihat peluang di balik krisis melalui penguatan sektor natural hedge atau sumber daya alam.
Sebab, Indonesia memiliki keunggulan struktural karena sektor berbasis sumber daya alam mampu berperan sebagai peredam kejut atau shock absorber saat terjadi krisis energi global.
"Perspektif kita harus out of the box dengan melihat bahwa di balik krisis juga ada peluang. Kita harus memanfaatkan krisis harga minyak melalui penguatan sektor sumber daya alam Indonesia," ujar Didik.
