FAJAR, MAROS — Penghentian sementara operasional di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bontoa, Maros menuai keluhan dari pihak mitra.
Pasalnya penutupan dinilai berlangsung mendadak tanpa koordinasi awal.
Seperti dapur SPPG Bontoa Pajukukang di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros resmi dihentikan mulai Kamis, 9 April 2026, usai inspeksi mendadak (sidak).
Pihak mitra menilai pasca sidak itu seharusnya ada surat pemberitahuan (SP) 1 hingga 3 yang dikeluarkan.
Mitra Dapur SPPG Bontoa, Andi Syarifuddin, mengatakan pemberitahuan penghentian operasional diterima sesaat setelah sidak dilakukan.
“Mulai kemarin ditutup. Pemberitahuan ada, tapi langsung setelah sidak, lewat SPPI,” ungkapnya Jumat, 10 April 2026.
Dia mengatakan, penghentian sementara ini berkaitan dengan standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai belum memenuhi ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Padahal, menurutnya sistem penyaringan limbah yang digunakan selama ini sudah cukup maksimal.
“Kalau persoalan IPAL, sebenarnya penjaringannya sudah ada. Saya pakai saringan sangat halus, seperti di tambak. Sehingga bisa dibilang sudah tidak ada limbah yang bisa lolos,” jelasnya.
Dia juga mengatakan limbah dapur tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
Sebab, sejak mulai beroperasi 8 September 2025 lalu, tidak pernah ada keluhan dari masyarakat.
“Sampai saat tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar. Bahkan kalau limbahnya ke sungai, tidak ada masalah, karena lokasi kami di sini dekat dengan tambak. Beda dengan areal perkotaan. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh para petambak sebagai pupuk organik,” jelasnya.
Hanya saja, kata dia, pihaknya tetap berusaha melakukan pembenahan dengan menerapkan standar khusus IPAL dari BGN.
“Kalau acuannya ini, baru sekarang muncul soal IPAL. Waktu awal jalan tidak ada. Yang penting ada penyaring dan tidak mencemari lingkungan masyarakat sekitar SPPG,” kata pria yang akrab disapa Puang Esa ini.
Dia juga menyoroti minimnya koordinasi dari pihak terkait di tingkat daerah. Sebab, tidak ada komunikasi langsung sebelum keputusan penutupan diberlakukan.
“Saya langsung tahu dari pusat lewat SPPI. Setelah sidak hari Senin, besoknya langsung keluar pemberitahuan ditutup sementara,” sebutnya.
Penghentian operasional ini berdampak luas. Dapur tersebut mempekerjakan sekitar 50 orang, mayoritas warga lokal.
“Ada istri nelayan dan masyarakat sekitar yang kerja di sini. Mereka paling terdampak,”ungkapnya.
Selain itu, sekitar 3.700 penerima manfaat program makan bergizi gratis juga terdampak.
“Sekarang banyak keluhan dari sekolah karena tiba-tiba diberhentikan,” jelasnya.
Untuk memenuhi standar, pihaknya harus menyiapkan anggaran tambahan.
Biaya pembangunan IPAL diperkirakan mencapai Rp16,8 juta, belum termasuk biaya pengerjaan.
“Saya sudah antre untuk IPAL sekitar Rp16,8 juta, tapi belum termasuk pekerjaannya,” sebut mantan Anggota DPRD Maros ini.
Dia berencana menyesuaikan dengan membangun IPAL sesuai standar agar operasional dapat kembali berjalan. Namun hingga kini, belum ada kepastian batas waktu penghentian tersebut.
“Tidak ada batas waktu yang jelas. Hanya dibilang ditutup sementara sampai memenuhi syarat,” pungkasnya. (rin)
