Pantau - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat merupakan bagian dari transformasi pola kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Transformasi Budaya Kerja KemenagKebijakan WFH mulai diterapkan di Kementerian Agama pada Jumat (10/4) sebagai tindak lanjut dari program Transformasi Budaya Kerja Baru yang diluncurkan sejak 1 April 2026.
“WFH bukan sekadar bekerja dari rumah, tetapi cara baru dalam bekerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta.
Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan optimal meskipun ASN bekerja dari rumah.
“Di mana pun kita berada, layanan kepada umat harus tetap hadir, mudah diakses, dan berjalan dengan baik. Mari manfaatkan teknologi, perkuat koordinasi, dan beri perhatian pada mereka yang paling membutuhkan,” katanya.
Tekankan Profesionalisme dan EfisiensiMenag mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan kebijakan ini sebagai momentum membangun ritme kerja yang lebih seimbang dan bermakna.
“Kita sedang membangun ritme baru. Cara kerja yang lebih bijak, seimbang, dan bermakna. Dari ruang kerja Menteri Agama, saya mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk bersama-sama menjalankan transformasi ini. Kita mulai cara baru,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan WFH tetap harus dijalankan secara disiplin dan tidak disalahartikan sebagai kebebasan bekerja dari mana saja.
“Perlu digarisbawahi, WFH ini bukan work from anywhere. Artinya, pegawai benar-benar bekerja dari rumah dengan status standby,” jelasnya.
Sebagai informasi tambahan, kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan biaya energi dan mobilitas sekaligus meningkatkan produktivitas ASN melalui pemanfaatan teknologi digital.
