Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah pusat mengingatkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola ekstraktif yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa nilai tambah.
Ketergantungan pada komoditas mentah dinilai harus segera diputus melalui strategi hilirisasi yang terintegrasi dan berbasis industri.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
"Ketergantungan pada sumber daya alam harus segera diurai melalui transformasi ekonomi dan hilirisasi strategis yang terintegrasi," kata Akhmad Wiyagus beberapa waktu lalu.
Pejabat eselon I Kemendagri ini juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan.
Transformasi sosial melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan penguatan kompetensi digital, menurutnya, menjadi jalan terjal yang tak bisa ditawar.
Baca Juga
- Dampak Efisiensi Anggaran: Hemat atau Hambat Ekonomi?
- Dinamika Geopolitik Hantam Ketahanan UMKM Kaltim
- TPK Hotel Berbintang Kaltim Turun ke 46,97%, Kunjungan Wisatawan Ikut Melemah
"Intervensi kebijakan harus difokuskan pada transformasi sosial untuk mendongkrak daya saing SDM (Sumber Daya Manusia), baik melalui revitalisasi pendidikan vokasi maupun penguatan kompetensi digital," ucapnya.
Di sisi lain, dia menegaskan, pencapaian target ambisius pemerintah pusat menuntut sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.
"Kita mematok target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6,3 hingga 7,8%. Di sisi lain, angka kemiskinan harus ditekan hingga sekitar 6% dan kemiskinan ekstrem wajib kita tuntaskan hingga 0%," tegasnya.
Sejalan dengan target tersebut pemerintah juga membidik tingkat pengangguran terbuka di bawah 5% melalui ekspansi lapangan kerja formal.
Langkah ini dinilai krusial untuk mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional 2027, terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga menyentuh angka 0%.
