Tata kelola industri nikel nasional mendesak diperbaiki untuk keberlanjutan jangka panjang. Perbaikan tata kelola dilakukan secara transparan melalui penyusunan peta jalan industri, komunikasi antarpemangku kepentingan, dan distribusi kesejahteraan yang merata.
Hal tersebut menjadi salah satu temuan riset Litbang Kompas, Oktober 2025-Januari 2026. Riset dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) bersama enam kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) ekosistem industri nikel nasional. Mereka adalah ahli industri, akademisi, figur lokal di wilayah tambang, perwakilan pemerintah, media, dan organisasi nonpemerintah.
Setiap perwakilan dari pemangku kepentingan memberikan pandangan mereka tentang bagaimana seharusnya industri nikel Indonesia dikelola agar dapat berkelanjutan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan, yakni terkait kebijakan pembatasan kuota produksi nikel. Kebijakan untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan dan menstabilkan harga nikel tersebut saat ini masih memicu pro dan kontra.
Memasuki tahun 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tambang. Kuota produksi dipangkas menjadi 250-260 juta ton, lebih rendah dari realisasi tahun 2025, yang mencapai 379 juta ton.
Pemerintah menilai, kebijakan pembatasan kuota adalah langkah taktis mengembalikan nilai tawar nikel. Namun, bagi para pelaku industri, pemangkasan kuota mendatangkan ketidakpastian baru, apalagi mekanisme pengajuan izin juga baru diubah dari semula berlaku tiga tahun menjadi hanya satu tahun. Perubahan ini berisiko mengganggu investasi dan menyulitkan perencanaan jangka panjang perusahaan.
Hasil pemetaan dari wawancara mendalam dan FGD memotret adanya perbedaan perspektif di antara para pemangku kepentingan. Di satu sisi, menampilkan optimisme industri nikel sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, mengungkap kerentanan sosial dan lingkungan yang kian mencemaskan di kawasan tambang.
Narasi yang berkembang di lingkungan birokrasi pemerintah cenderung bernada optimistis. Bagi pemerintah, nikel menjadi primadona ekonomi yang berhasil bertransformasi. Industri nikel mampu membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Namun, praktisi industri dan akademisi cenderung memiliki pandangan berbeda. Kendati mereka mengakui industri nikel berperan vital bagi perekonomian, tetapi ketergantungan yang terlalu besar pada modal, teknologi, dan pasar tunggal dari satu negara mitra dianggap menjadi risiko terhadap kedaulatan ekonomi yang belum dimitigasi dengan baik.
Kalangan akademisi merasa peran mereka sering kali hanya ditempatkan sebagai pemberi stempel validasi terhadap kebijakan yang sudah matang, bukan sebagai mitra strategis dalam merancang dampak pembangunan yang berkelanjutan.
Keresahan tersebut diperkuat dengan temuan dari sejumlah NGO dan figur lokal di lingkar tambang. Investasi nikel yang masif dinilai sebagai fenomena ekonomi kantong (enclave economy), di mana nilai tambah dan keuntungan lebih banyak terserap ke pusat-pusat pertumbuhan di luar daerah. Sementara itu, kerusakan lingkungan sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat sekitar.
Figur lokal yang terlibat dalam riset ini merasa adanya jurang yang makin lebar antara angka pertumbuhan daerah dengan kesejahteraan warga. Risiko kehilangan mata pencaharian mengintai masyarakat di tengah ketergantungan ekonomi baru yang masih rentan. Perbedaan cara pandang dari berbagai pemangku kepentingan ini adalah cermin dari tantangan di lapangan.
Persoalan yang dihadapi industri nikel nasional bersumber dari belum adanya peta jalan (roadmap) terintegrasi secara lintas sektoral. Para akademisi dan ahli industri menyoroti arah kebijakan saat ini masih cenderung reaktif terhadap dinamika pasar global, ketimbang berpijak pada strategi jangka panjang. Tidak adanya panduan yang komprehensif membuat Indonesia kesulitan membangun industri bernilai tambah tinggi.
Celah tersebut yang kemudian berkelindan dengan lemahnya tata kelola di tingkat daerah. Pemerintah mengakui ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat belum optimalnya pengelolaan sumber daya manusia. Pada saat yang sama, wewenang pemerintah daerah dalam mengawasi operasional tambang saat ini sangat minim.
Pandangan serupa juga muncul pada figur lokal, yang merasakan minimnya koordinasi antara pemerintah daerah. Dominasi kewenangan pusat dinilai terlalu kuat sehingga memperkecil peran daerah sebagai pengawas esensial di lapangan.
Di sisi lain, ketidakterbukaan industri menjadi hambatan serius dalam dinamika industri nikel. Kalangan media menilai beberapa industri nikel cenderung tertutup dengan pola komunikasi satu arah. Akibatnya, mereka sulit mendapat konfirmasi perusahaan terkait masalah dampak sosial dan lingkungan di wilayah tambang. Kondisi ini akan mempersulit publik mendapat informasi yang transparan dan akuntabel.
Sejumlah NGO dan figur lokal di wilayah tambang juga bersuara mengenai fenomena pertumbuhan yang tidak menetes ke bawah. Pendapat ini didasari pengakuan sebagian warga yang kehilangan mata pencaharian, selain dari sektor tambang. Aktivitas tambang berskala besar dinilai menciptakan enclave economy karena keuntungan tidak terserap maksimal oleh daerah tambang.
Berbagai hambatan struktural dan perbedaan sudut pandang antarpemangku kepentingan yang kompleks ini menuntut adanya langkah perbaikan yang tidak bisa lagi sekadar bersifat administratif. Kesadaran terhadap berbagai isu di atas menjadi landasan penting untuk menyusun kembali tata kelola industri yang lebih baik, jelas, dan komprehensif.
Dalam serangkaian wawancara dan FGD, para pemangku kepentingan memberikan pandangan mereka untuk perbaikan industri nikel. Hal paling krusial, upaya perbaikan tidak bisa dengan pendekatan satu arah.
Para akademisi dan ahli industri menekankan urgensi penyusunan peta jalan industri nikel nasional yang inklusif. Hal itu sangat mungkin dilakukan jika pemerintah pusat bersama praktisi industri, pengembang teknologi, dan pakar ekonomi duduk bersama menyusun strategi jangka panjang dan menjadikannya konsensus nasional. Tujuannya agar kebijakan hilirisasi saat ini selaras dengan kondisi di daerah tambang.
Sementara itu, hubungan dan pola komunikasi antara perusahaan dan warga di lingkar tambang perlu diperbaiki bertahap. Dari kacamata figur lokal dan NGO, perbaikan bisa dimulai dengan membangun dialog berkelanjutan untuk merespons masukan, termasuk dari masyarakat adat.
Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya pengakuan terhadap kedaulatan masyarakat adat. Mereka perlu dilibatkan dalam perencanaan manfaat ekonomi. Tanpa adanya komunikasi yang setara, kepercayaan publik akan tergerus, yang pada akhirnya merugikan operasional perusahaan.
Di sisi lain, persoalan transparansi dampak lingkungan dan sosial juga membutuhkan mekanisme validasi yang lebih akuntabel. Dari sudut pandang media dan NGO, transparansi dapat dilakukan dengan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mengawasi dan memvalidasi dampak secara independen.
Kolaborasi dapat melibatkan akademisi, pemerintah, perwakilan masyarakat. Akademisi berperan sebagai penguji data ilmiah, pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan masyarakat sebagai pengawas lapangan. Kolaborasi diarahkan untuk membangun satu standar yang diakui bersama sehingga setiap perbaikan kebijakan didasarkan pada fakta lapangan. Dengan demikian, setiap dampak negatif dapat segera dimitigasi secara kolektif.
Pergeseran paradigma dari mengejar profit menjadi membangun ekosistem yang berkeadilan menjadi kunci transformasi industri nikel. Kesadaran kolektif dari setiap pemangku kepentingan menjadi amunisi menyusun kembali tata kelola yang tak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata publik.
Pada akhirnya, keberlanjutan industri nikel tidak hanya mengandalkan instrumen teknis, seperti kebijakan kuota produksi maupun pengetatan regulasi dan administrasi. Kebijakan intervensi pasar yang dilakukan, tidak otomatis menghapus kerentanan sosial-ekonomi di tingkat tapak. Stabilitas industri akan terbangun dari kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. (LITBANG KOMPAS)
