JAKARTA, DISWAY.ID– Pemandangan tak biasa di kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, pada Jumat (10/4/2026). Area lapangan tengah korps Adhyaksa tersebut disulap menjadi panggung formal dengan pengamanan ekstra ketat guna memamerkan hasil nyata penyelamatan keuangan negara yang mencapai angka fantastis.
Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang denda administratif dan pemulihan kerugian negara sebesar Rp 11,4 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut merupakan hasil dari penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tumpukan uang pecahan Rp 100.000 ditata sedemikian rupa hingga menyerupai dinding bertingkat yang megah di atas panggung.
BACA JUGA:Riza Chalid Dua Kali Jadi Tersangka, Kejagung Pasang Target Penangkapan
Nilai Rp 11,4 triliun tersebut terpampang jelas pada papan informasi, menjadi bukti visual keberhasilan satgas dalam menertibkan penggunaan lahan ilegal.
Suasana di lokasi nampak ramai, bahkan hampir membeludak oleh para tamu undangan dan pejabat negara. Layar besar di tengah panggung menampilkan rincian kegiatan penertiban, sementara deretan bendera Merah Putih di sisi panggung mempertegas kesan formal dan nasionalisme.
Sejumlah pejabat teras dari berbagai kementerian dan lembaga tampak hadir dengan mengenakan pakaian formal krem dan batik, menantikan kehadiran Kepala Negara.
"Kegiatan ini merupakan puncak dari upaya panjang dalam mengembalikan hak negara atas kawasan hutan yang selama ini dikuasai tanpa izin. Ini adalah pengembalian tahap VI yang mencatatkan nilai pengembalian terbesar," ujar salah satu sumber di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima uang tersebut secara simbolis pada pukul 15.30 WIB. Dana ini nantinya akan masuk ke kas negara untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional.
BACA JUGA:BPKH Telah Transfer 70,95 Persen Dana BPIH 2026, Likuiditas Tetap Terjaga
Penertiban kawasan hutan ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Pengamanan di sekitar kompleks Kejagung pun diperketat guna menjamin kelancaran prosesi bersejarah ini.
