Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing menyatakan pemerintahannya menghadapi banyak tantangan dan berupaya meningkatkan posisi negaranya dalam kancah internasional, termasuk menormalisasi hubungan dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Min Aung Hlaing menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan perdamaian sebagai prioritas utama pemerintah. Ia menyebut negaranya tengah berada di jalur menuju demokrasi dengan rencana jangka panjang berbasis sistem federalisme.
Baca Juga: Trump Mau Tarik Pasukan Amerika Serikat di Eropa: Gegara Soal Iran dan Greenland
"Myanmar kini berada di jalur yang tepat menuju demokrasi, tetapi pemerintah baru memiliki banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah baru akan menerapkan peta jalan berdasarkan demokrasi dan federalisme. Prioritas kami adalah demokrasi dan perdamaian," kata Min Aung Hlaing.
Min Aung Hlaing juga berencana mendorong investasi asing serta pertumbuhan bisnis domestik sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali ekonomi negaranya yang terdampak konflik dan sanksi internasional.
"Kami akan meningkatkan hubungan internasional dan berupaya memulihkan hubungan normal dengan ASEAN," kata Min Aung Hlaing.
Min Aung Hlaing juga mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan pemberian amnesti sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional, meskipun tidak merinci kebijakan tersebut.
Meski menyampaikan sejumlah janji, pidato tersebut dinilai minim detail, terutama terkait langkah konkret mengakhiri perang saudara dan mengatasi isolasi internasional.
Min Aung Hlaing sendiri merupakan tokoh utama di balik kudeta militer 2021. Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan sipil dan memicu konflik berkepanjangan serta sanksi dari Barat.
Myanmar sebelumnya menghadapi ketegangan dengan sejumlah negara dari Asia Tenggara. Hal tersebut tidak terlepas dari kudeta militer yang membuat junta militer dari negara itu dilarang menghadiri pertemuan puncak dari ASEAN. Kini, pemerintah baru menyatakan ingin memulihkan hubungan dengan blok regional tersebut.
Min Aung Hlaing diketahui berumur 69 tahun. Ia terpilih sebagai presiden melalui parlemen, memperkuat posisinya setelah sebelumnya memimpin militer. Pemilu yang mengantarkannya ke kursi presiden menuai kritik dari pihak oposisi dan sejumlah negara di dunia yang menilai proses tersebut tidak demokratis.
Baca Juga: Lawan Embargo Amerika Serikat, Rusia Janji Tak Akan Tinggalkan Kuba: Mereka Adalah Prioritas
Dengan konflik internal yang belum mereda dan tekanan internasional yang masih kuat, pemerintahan baru negara itu menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan stabilitas politik dan pemulihan ekonomi.
