JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menginisiasi pernyataan bersama antarnegara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan perlindungan menyeluruh bagi pasukan perdamaian PBB.
Perlindungan menyeluruh itu ditujukan khususnya kepada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), agar dapat terus menjalankan mandatnya.
"Kami mengingatkan bahwa penjaga perdamaian tidak boleh menjadi target serangan,” ujar Perwakilan Tetap RI untuk PBB Umar Hadi dalam keterangannya yang dibagikan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: Repons RI Atas Penyelidikan PBB soal Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon
Umar hadi menyampaikan pernyataan tersebut dalam media stakeout yang diselenggarakan bersama Indonesia dan Prancis di Markas Besar PBB, New York, Kamis (9/4/2026) waktu setempat.
Ia mengatakan, Indonesia bersama 72 negara lain mengecam keras serangan beruntun terhadap personel UNIFIL.
Termasuk peristiwa pada 29 dan 30 Maret 2026 yang menggugurkan tiga prajurit TNI, serta insiden lain yang melukai personel dari Prancis, Ghana, Nepal, dan Polandia.
Selain itu, Umar menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian PBB merupakan kewajiban yang harus dijamin.
Baca juga: Prabowo Ungkap Sudah Sekian Puluh Tahun Yakini dan Cari Solusi Krisis yang Diprediksi PBB
Oleh karena itu, Indonesia bersama 72 negara lain meminta PBB dan Dewan Keamanan (DK) untuk mengerahkan seluruh upaya dalam meningkatkan perlindungan di tengah situasi yang semakin berbahaya.
"Seluruh serangan terhadap mereka adalah pelarangan karena mereka mendapat perlindungan dari PBB dan Resolusi DK PBB. Sehingga, serangan tersebut mungkin bisa dikatakan sebagai kejahatan perang," ujar Umar.
Lebih lanjut, Indonesia dan negara-negara pendukung juga meminta seluruh pihak untuk mengambil langkah konkret guna menjamin keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian sesuai hukum internasional dalam kondisi apapun.
Baca juga: Prabowo Sebut “Ramalan” PBB Benarkan Bukunya soal Krisis Dunia
Umar mengatakan, negara-negara tersebut juga meminta PBB untuk melanjutkan investigasi terhadap seluruh serangan secara cepat, transparan, komprehensif, dan terus memberikan pembaruan informasi kepada negara-negara kontributor UNIFIL.
"Upaya itu sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2518 dan 2589. Mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini harus dimintai pertanggungjawaban," ujar Umar.
Dalam kesempatan tersebut, Umar juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Lebanon.
Baca juga: 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pimpinan Komisi I Desak PBB Bertanggung Jawab
Khususnya terkait jatuhnya korban sipil, kerusakan luas infrastruktur, hingga pengungsian massal.
"Kami meminta seluruh pihak untuk kembali pada gencatan senjata dan menghormati Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, menurunkan eskalasi, serta kembali ke meja negosiasi," ujar Umar.
Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia menginisiasi pernyataan bersama tersebut sebagai respons atas perkembangan situasi keamanan di Lebanon yang berdampak pada pasukan penjaga perdamaian.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
