JAKARTA, KOMPAS — Sembilan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 resmi memulai masa tugasnya setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Ombudsman berkomitmen mengawal implementasi Asta Cita guna memastikan program-program strategis pemerintah berjalan sesuai regulasi dan minim potensi malaadministrasi.
Kesembilan anggota tersebut akhirnya mengucapkan sumpah setelah menanti selama dua bulan sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 27 Januari 2026 lalu. Mereka adalah Hery Susanto yang menjabat sebagai Ketua, Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua, serta tujuh anggota lainnya, yakni Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Baktiar Najamudin. Ada pula sejumlah anggota Kabinet Merah Putih serta beberapa Hakim Konstitusi.
Oleh karena kami masih dianggap berjarak dengan pemerintah, maka kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah, yaitu Asta Cita, untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menyatakan, saat ini Ombudsman dinilai masih memiliki jarak dengan pemerintah sehingga koordinasi perlu dipererat. Langkah mendekatkan diri dengan program-program strategis tersebut diambil agar Ombudsman dapat mendeteksi dini kendala birokrasi yang berisiko menghambat hak-hak masyarakat.
“Oleh karena kami masih dianggap berjarak dengan pemerintah, maka kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah, yaitu Asta Cita, untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Hery seusai pelantikan.
Hery menuturkan, fokus pengawasan Ombudsman akan mencakup sejumlah program prioritas, mulai dari pendidikan gratis melalui sekolah rakyat, program Makan Bergizi Gratis, hingga hilirisasi industri. Langkah ini dinilai penting lantaran ia melihat masih banyak aspek dari program tersebut yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kehadiran Ombudsman bertujuan memberikan pendampingan agar kebijakan pusat tidak mengalami sumbatan saat dieksekusi di level teknis.
Menurut Hery, pengawasan diperlukan karena luasnya cakupan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui pendampingan ini, risiko penyimpangan prosedur dalam pelayanan publik diharapkan dapat dimitigasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, prioritas jangka pendek Ombudsman adalah membenahi internal yang meliputi perbaikan struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi anggaran. Langkah konsolidasi ini mendesak dilakukan mengingat proses pelantikan yang sempat tertunda mengakibatkan sejumlah agenda pengawasan terhambat.
“Kami bersembilan akan segera merapatkan barisan untuk merampungkan tugas, fungsi, dan kewenangan kami yang sudah ditunggu masyarakat,” tambah Hery.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyaksikan pengucapan sumpah janji Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Konstitusi (MK). Liliek resmi bergabung ke MK untuk menggantikan Anwar Usman yang telah memasuki usia pensiun. Selain itu, Presiden melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman.
Liliek menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Mahkamah Agung Sunarto atas kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai penerus estafet kepemimpinan hakim konstitusi yang berkomitmen menjaga visi besar lembaga dalam mengawal konstitusi serta supremasi hukum. “Tentunya mengawal konstitusi RI itu yang pertama, itu yang menjadi visi sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.
Sebagai hakim yang diusulkan oleh MA, Liliek menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pengawal konstitusi. “Ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai Hakim Konstitusi. Mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengawal konstitusi,” tambah Liliek.
Sementara itu, Andi berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Di tengah kondisi geopolitik yang tengah menghangat, termasuk tantangan keamanan di Selat Hormuz, ia siap untuk menjalankan instruksi khusus dari pemerintah pusat.
“Insya Allah sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, kami akan laksanakan semua arahan dari pusat dan perintah yang diberikan. Kami akan laksanakan sebaik-baiknya sesampainya kami bertugas di sana,” ujar Andi.
