Pemimpin junta militer Min Aung Hlaing dilantik menjadi Presiden Myanmar pada Jumat (10/4). Ia akan berkuasa selama lima tahun.
Semasa menjabat sebagai panglima militer, Min menjadi sorotan akibat kudeta terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 2021. Tindakan tersebut memicu perang saudara di Myanmar.
Lima tahun setelah kudeta, Min menginisiasi pemilu pada Januari. Partai Aung San Suu Kyi dilarang ikut serta. Min juga mendapat dukungan penuh dari militer, yang membuatnya menang mutlak.
“Myanmar kembali ke jalur demokrasi dan menuju masa depan yang lebih baik,” kata pria berusia 69 tahun itu dalam pidato pelantikannya, seperti dikutip dari AFP.
Sebelum dilantik, Min terlebih dahulu mengundurkan diri dari posisi panglima militer pada Senin (5/4), menjelang perayaan hari besar di Myanmar, Thingyan.
Kekuasaan MiliterPelantikan Min juga disertai dengan pengambilan sumpah 30 menteri kabinetnya. Dua pertiga anggota kabinet merupakan militer aktif atau purnawirawan.
Myanmar dikenal sebagai negara dengan pengaruh militer yang kuat. Sejak merdeka, hampir seluruh pemimpin pemerintahan di Myanmar berasal dari kalangan militer.
Baru pada era 2010-an, cengkeraman militer mulai berkurang. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Aung San Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan pada periode 2016 hingga 2021.
Bahkan pada pemilu 2020, partai sipil berhasil menang telak dari para pesaingnya, termasuk partai-partai yang didukung militer.
