Dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto meyakini masalah sampah di Indonesia akan selesai dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong masyarakat untuk memilah sampah untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA).
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq tak membantah itu sebagai tekanan yang sangat tinggi. “Banyak negara memerlukan waktu hampir 10-15 tahun untuk menyelesaikan permasalahan sampah,” kata Hanif, saat ditemui di kantornya pada Jumat (10/4).
Menurut Hanif, masalah ini bukan hanya menyangkut kesiapan infrastruktur fisik, tapi juga bicara budaya. Secara fisik, pemerintah telah berencana menutup seluruh praktik tempat pembuangan akhir dengan konsep terbuka atau open dumping pada tahun ini.
Bersamaan dengan itu, dia berharap pemerintah daerah dapat mewajibkan budaya pilah sampah di kalangan masyarakat.
“Dengan demikian semakin mengefisiensikan sampah itu sendiri. Kalau sampah tercampur, biaya penanganan sampah mendekati satu jutaan,” ucap dia. Pilah sampah berpotensi mengembalikan nilai ekonomi tersebut.
Namun, pengakhiran TPA open dumping baru menangani sekitar 57% sampah nasional. Untuk mencapai 63% seperti yang telah ditargetkan, Hanif berkata akan menutup seluruh tempat pembuangan sampah ilegal mulai 2027 mendatang.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan masalah sampah ini dapat diselesaikan dengan teknologi yang tidak terlalu mahal. Prosesnya melibatkan perguruan tinggi dan inovasi lokal sehingga tak melulu membeli teknologi mahal dari luar negeri.
“Dalam waktu dua tiga tahun, sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah,” ucap Prabowo, dikutip dari Antara.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan, pemerintah menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) untuk menyiapkan teknologi pengelolaan sampah di level tapak, terutama untuk daerah dengan timbulan ratusan ton per hari.
“Kami minta Menteri Dikti dan BRIN melakukan kajian, nanti alat-alat seperti apa yang bisa dimanfaatkan,” kata Zulhas.
Sementara itu, pengelolaan sampah di daerah dengan timbulan lebih dari 1.000 ton per hari tetap akan dilanjutkan melalui skema PSEL atau waste to energy. “Kami beri waktu sebulan untuk melihat apakah ada teknologi selain waste to energy, terutama untuk skala yang lebih kecil,” ujarnya Februari lalu.
