Sejak Jadi Presiden, Prabowo Wanti-wanti Tutup Praktik Ilegal hingga Penyelundupan

kompas.com
12 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas tindakan ilegal yang merugikan bangsa Indonesia.

Sejak menjadi Presiden RI, Prabowo terus mengajak agar praktik ilegal, penyelundupan, hingga aksi menipu rakyat dihentikan.

"Dari sejak saya menerima mandat dari rakyat, terus saya mengimbau, terus saya mengajak dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra Nusantara," kata Prabowo, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Saya mengajak marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup, menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal perkebunan ilegal," sambung dia.

Baca juga: Prabowo Bangga Satgas PKH Selamatkan Rp 370 T dalam 1,5 Tahun: 10 Persen dari APBN

Dia pun menegaskan semua pejabat yang diberi kepercayaan oleh rakyat, harus menjalankan tugas dengan baik.

Kepala Negara juga terus menegaskan bahwa bekerja di pemerintahan adalah pengorbanan dan pengabdian.

"Kita paham, Saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup. Tapi, kalau kita lihat, rakyat kita yang lebih parah dari kita, kita harus pahami bekerja di pemerintah adalah pengabdian, bekerja di pemerintah adalah pengabdian, bekerja untuk pemerintah di pemerintah adalah pengabdian," tutur dia.

Sebab, menurut Prabowo, kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia sudah terlalu lama dirampok.

Oleh karenanya, ia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025 pada bulan Januari lalu.

Baca juga: Prabowo: Kalau Ada yang Halangi Satgas PKH, Dia Halangi Presiden

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Tiga bulan setelahnya, Prabowo membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

"Kalau ada yang mengancam Satgas PKH dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi Satgas PKH dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia," ujar dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
PKB Tak Lagi Mode Bertahan, Targetkan Cak Imin Jadi Presiden di Tahun 2029
• 6 jam lalukompas.com
thumb
Kecelakaan Truk Kontainer Tabrak Mobil dan Motor di Turunan Silayur Semarang, 3 Orang Luka
• 15 jam lalurctiplus.com
thumb
Pemilu, Digitalisasi, dan Estonia
• 7 jam lalukumparan.com
thumb
BMKG Juanda Prakirakan Hujan Lebat Disertai Petir di Jatim Hari Ini
• 21 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Pemkot Bandung Berlakukan WFH Pertama, Layanan Publik Tetap Jalan
• 11 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.