Nabire (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mendorong perubahan pendekatan untuk mengatasi konflik di Papua dengan mengedepankan solusi komprehensif agar tercipta perdamaian dan jaminan keamanan bagi warga setempat.
Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak di Nabire, Jumat, mengatakan penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan perlu diimbangi langkah strategis seperti dialog dan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
“Pemerintah harus berani mencari solusi yang menyeluruh agar masyarakat bisa hidup aman dan damai,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog dengan berbagai pihak guna menemukan jalan keluar yang berkelanjutan atas konflik yang terjadi di Tanah Papua.
Ia menilai pendekatan yang hanya berfokus pada aspek keamanan belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, sehingga diperlukan perubahan strategi yang lebih humanis dan berorientasi jangka panjang.
Selain itu, MRP Papua Tengah menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.
Penambahan pasukan besar-besaran baik TNI dan Polri di daerah-daerah yang memiliki tingkat intensitas konflik tinggi terbukti tidak mampu meredam kekerasan yang terjadi.
“Memang tujuan negara bagus, karena polisi dan tentara itu bagian dari pagar negara. Tapi terbukti pengiriman pasukan banyak tidak menjamin keamanan,” katanya.
Ia menyebutkan, faktanya konflik masih saja terjadi baik secara horisontal antarmasyarakat, maupun masyarakat dengan aparat seperti di Dogiyai.
Pendekatan humanis
Ia meminta pemerintah lebih menghadirkan pendekatan humanis, peningkatan SDM serta peningkatan ekonomi untuk memberi jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat di Papua, agar tercipta kehidupan yang tenteram dan harmonis.
Agustinus menambahkan, Papua harus diarahkan menjadi wilayah yang damai dan sejahtera, sehingga seluruh warga, baik orang asli Papua maupun warga dari berbagai daerah di Indonesia, dapat hidup berdampingan dengan aman.
“Yang dibutuhkan adalah perubahan pendekatan agar Papua menjadi tanah damai dan membawa kesejahteraan bagi semua,” katanya.
Ia mengatakan, pandangan tersebut sudah disampaikan kepada perwakilan Kementerian HAM saat mengunjungi Nabire untuk mengusut kasus konflik Dogiyai beberapa hari lalu.
Baca juga: Melihat peran lembaga adat menyelesaikan konflik Papua
Baca juga: DPD RI minta penyelesaian konflik di Papua dengan penguatan HAM
Baca juga: PGI serukan semua pihak hentikan kekerasan di Papua
Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak di Nabire, Jumat, mengatakan penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan perlu diimbangi langkah strategis seperti dialog dan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
“Pemerintah harus berani mencari solusi yang menyeluruh agar masyarakat bisa hidup aman dan damai,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog dengan berbagai pihak guna menemukan jalan keluar yang berkelanjutan atas konflik yang terjadi di Tanah Papua.
Ia menilai pendekatan yang hanya berfokus pada aspek keamanan belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, sehingga diperlukan perubahan strategi yang lebih humanis dan berorientasi jangka panjang.
Selain itu, MRP Papua Tengah menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.
Penambahan pasukan besar-besaran baik TNI dan Polri di daerah-daerah yang memiliki tingkat intensitas konflik tinggi terbukti tidak mampu meredam kekerasan yang terjadi.
“Memang tujuan negara bagus, karena polisi dan tentara itu bagian dari pagar negara. Tapi terbukti pengiriman pasukan banyak tidak menjamin keamanan,” katanya.
Ia menyebutkan, faktanya konflik masih saja terjadi baik secara horisontal antarmasyarakat, maupun masyarakat dengan aparat seperti di Dogiyai.
Pendekatan humanis
Ia meminta pemerintah lebih menghadirkan pendekatan humanis, peningkatan SDM serta peningkatan ekonomi untuk memberi jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat di Papua, agar tercipta kehidupan yang tenteram dan harmonis.
Agustinus menambahkan, Papua harus diarahkan menjadi wilayah yang damai dan sejahtera, sehingga seluruh warga, baik orang asli Papua maupun warga dari berbagai daerah di Indonesia, dapat hidup berdampingan dengan aman.
“Yang dibutuhkan adalah perubahan pendekatan agar Papua menjadi tanah damai dan membawa kesejahteraan bagi semua,” katanya.
Ia mengatakan, pandangan tersebut sudah disampaikan kepada perwakilan Kementerian HAM saat mengunjungi Nabire untuk mengusut kasus konflik Dogiyai beberapa hari lalu.
Baca juga: Melihat peran lembaga adat menyelesaikan konflik Papua
Baca juga: DPD RI minta penyelesaian konflik di Papua dengan penguatan HAM
Baca juga: PGI serukan semua pihak hentikan kekerasan di Papua
