JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menginisiasi gerakan penguatan ketahanan sosial lintas iman untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi dan energi akibat eskalasi peperangan di Timur Tengah. Konsolidasi bersama seluruh elemen kemasyarakatan dan organisasi keagamaan dinilai bisa menjadi benteng pertahanan utama masyarakat di tingkat akar rumput.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf saat konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Menurut dia, dampak perang yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah tidak lagi bisa dihindari oleh negara mana pun, termasuk Indonesia.
”Perang yang terjadi ini memiliki dampak global yang luar biasa. Sudah kita ketahui bersama bagaimana pengaruhnya terhadap lalu lintas suplai energi dari Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Semua negara terdampak dan semuanya berjibaku untuk bisa mengelola serta mengatasi dampak-dampak dari peperangan itu,” ujar Yahya.
Krisis global, menurut Yahya, saat ini telah terasa menyulitkan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, krisis cadangan minyak yang kini tengah membelit negara seperti Pakistan dan Filipina. Meski pemerintah Indonesia diklaim memiliki ketahanan strategis dan cadangan energi yang relatif lebih baik, kesulitan di tingkat masyarakat akibat efek domino global diprediksi tetap tidak terhindarkan.
Mari kita berkonsolidasi bersama untuk mengupayakan kemaslahatan bersama. Supaya kita selamat bersama-sama, karena tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian.
Menghadapi ancaman tersebut, PBNU tidak bergerak sendirian. Yahya menyebut PBNU telah memulai konsolidasi instrumen organisasi sejak awal pekan dan segera melanjutkannya dengan merangkul tokoh-tokoh lintas agama serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.
Sebagai Ketua Umum PBNU, ia telah berdialog dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty. Dalam waktu dekat, Yahya berencana menemui Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta jajaran pimpinan PP Muhammadiyah.
Kolaborasi lintas iman dan ormas, kata Yahya, bertujuan untuk merancang model ketahanan sosial kemasyarakatan. Masyarakat Indonesia perlu dibekali kapasitas untuk saling menopang secara sosial dan ekonomi, sebuah tradisi yang secara kultural berakar pada nilai gotong royong atau yang dalam istilah PBNU disebut ta’awun ijtima’i.
”Kita harus membangun apa yang saya istilahkan sebagai societal resilience, realitas ketahanan di tingkat masyarakat. Kita beruntung punya tradisi gotong royong, dan kita harus membangun model supaya masyarakat di tingkat akar rumput ini bisa saling tolong-menolong. Ini tidak bisa dilakukan sepihak oleh elemen mana pun,” tutur Yahya.
Model gotong royong ini ke depan diproyeksikan mencakup inisiatif saling dukung secara ekonomi hingga transformasi pemanfaatan energi secara komunal di tingkat warga. Yahya mencontohkan ketangguhan inisiatif warga yang saling bahu-membahu dari bawah saat menghadapi bencana gempa bumi di Yogyakarta beberapa waktu silam, sebagai cetak biru ketahanan sosial yang ideal.
Di tengah upaya merajut ketahanan sosial tersebut, Yahya juga secara tegas memberikan peringatan kepada seluruh pihak agar tidak memanfaatkan situasi global yang genting ini untuk memicu instabilitas politik di dalam negeri.
”Itulah sebabnya saya menentang pihak mana pun yang hendak memanfaatkan keadaan di tengah tantangan berat ini untuk memicu dinamika politik yang membahayakan bangsa dan negara. Kita tidak bisa menanggungkan anomali politik apa pun di tengah keadaan ini. Kita butuh bertahan bersama,” tegas Yahya.
PBNU menyadari bahwa pemerintah, termasuk Presiden, saat ini tengah bekerja keras menyiasati masalah dampak peperangan ini guna mengamankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sinergi yang solid antara rakyat dengan pemerintah, serta masyarakat dengan negara, menjadi syarat mutlak untuk melewati krisis.
”Mari kita berkonsolidasi bersama untuk mengupayakan kemaslahatan bersama. Supaya kita selamat bersama-sama, karena tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan pesan penting mengenai ketahanan nasional menghadapi krisis. Dalam taklimat kepada para menteri, pejabat eselon I, dan direktur utama BUMN di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026), Presiden menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aman dari guncangan.
Kondisi aman tersebut, kata Presiden Prabowo, tecermin dari fenomena banyaknya warga negara Rusia dan Ukraina yang memilih menetap di Bali saat negara mereka dilanda peperangan. ”Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas. Sekarang kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ,” ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat krisis global ini sebagai peluang untuk menarik aliran modal. Presiden mengungkapkan rencana pembangunan Kawasan Keuangan Khusus (Special Financial Zone/SFZ) di Bali untuk mewadahi penanaman modal asing, lengkap dengan insentif pajak dan kemudahan regulasi.
Gagasan yang disarankan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersebut ditargetkan mampu menarik masuknya investasi dari negara-negara yang tengah didera konflik, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Keamanan dan ketahanan ekonomi Indonesia diyakini menjadi daya tarik utama.
”Sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau ke mana? Negara mana yang tidak perang, sekarang kasih tahu? Indonesia salah satu yang paling diminati,” kata Presiden.
Kendati menyoroti besarnya potensi tersebut, Prabowo mengingatkan jajarannya untuk bekerja lebih keras dan teliti. Presiden juga menuntut kekompakan dari internal pemerintahan dalam merespons dinamika global.
”Tidak boleh ada pemikiran sektoral, tidak ada yang boleh satu departemen, satu kementerian, satu institusi, memikirkan institusinya sendiri. Kita harus kerja sama,” tegas Prabowo.
