Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap pelaku korupsi di sektor perkebunan sawit dan pertambangan ilegal yang beroperasi di kawasan hutan.
Ia secara tegas memerintahkan Kejaksaan Agung dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk tidak ragu memproses pidana para pelanggar, meski menghadapi potensi perlawanan terorganisir.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026), di tengah meningkatnya tekanan terhadap aparat penegak hukum dalam membongkar praktik ilegal yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Presiden mengungkap adanya indikasi bahwa pelaku korupsi menggunakan dana hasil kejahatan untuk membiayai gerakan yang ditujukan melawan pemerintah. Namun, ia tidak merinci pihak-pihak yang terlibat maupun bentuk gerakan tersebut.
“Makin kita tegas, makin kita teguh, makin kita membela rakyat, makin kita akan dilawan, makin kita akan diserang. Jangan khawatir, dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai, langkah tegas pemerintah akan memicu fenomena “corruptor fight back”, yakni para pelaku mencoba mempertahankan kepentingannya dengan berbagai cara, termasuk tekanan dan intervensi terhadap aparat.
Ia mengingatkan bahwa tugas Satgas PKH tidak ringan. Selain menghadapi jaringan kejahatan yang sudah lama mengakar, para petugas juga berpotensi menerima ancaman, intimidasi, hingga godaan, di tengah keterbatasan kesejahteraan.
Lebih jauh, Prabowo juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum pejabat dan aparat dalam melanggengkan praktik ilegal di kawasan hutan. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi pihak internal yang masih menjadi pelindung pelaku kejahatan.
“Saya mengajak, marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup menipu rakyat, menipu atasan, mem-backing praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal,” ujar dia.
Dalam nada yang lebih keras, Prabowo bahkan menyatakan bahwa setiap bentuk ancaman atau penghalangan terhadap Satgas PKH sama dengan menyerang otoritas presiden secara langsung.
“Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden RI. Kalau ada yang menghalangi tugas Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden RI,” tandas dia. (agr/iwh)
