JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengaku bakal menemui pimpinan organisasi masyarakat (ormas) agama lainnya, seperti Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, untuk membahas kondisi geopolitik perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
“Saya akan berusaha menemui Kardinal Suharyo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), saya akan menemui pimpinan Muhammadiyah dan lain-lain semuanya,” ujar Yahya saat konferensi pers di Gedung PBNU Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: Pimpinan PBNU Akan Temui Prabowo Bahas Cara Hadapi Efek Perang Iran-Israel
Yahya mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty ketika memenuhi undangan Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) dan Kerajaan Yordania pada Rabu lusa kemarin.
Di saat yang sama, PBNU telah melakukan konsolidasi internal untuk membahas apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi gejolak geopolitik dunia saat ini.
Menurut Yahya, Indonesia harus punya ketahanan sosial atau social resilience, yaitu bagaimana masyarakat bisa punya ketahanan kolektif untuk menghadapi tantangan yang ada.
“Maka kami membuat, menginisiasi gerakan peningkatan ketahanan sosial untuk menciptakan realitas societal resilience itu. Dan ini, tidak bisa dilakukan sepihak oleh elemen manapun. Ini harus dilakukan bersama-sama,” imbuhnya.
Baca juga: Ketua PBNU Safari Temui Dubes Negara Timur Tengah dan AS: Semua Ingin Perang Dihentikan
Yahya mengatakan, Indonesia beruntung masyarakatnya sudah memiliki tradisi gotong-royong.
Ke depan, semangat ini perlu digunakan untuk memastikan masyarakat bisa bergerak bersama menghadapi masalah yang ada.
Gejolak PerangPerang antara AS-Israel dengan Iran meletus pada 28 Februari 2026. Saat itu, rudal AS-Israel menghantam sejumlah titik di Iran, dan menewaskan pimpinan tertingginya Ali Khamenei.
Iran melakukan serangan balik dengan mengirim rudal ke sejumlah lokasi di Israel dan pangkalan militer AS di beberapa negara Timur Tengah.
Pada Rabu (8/4/2026), Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengumumkan menyepakati gencatan senjata selama dua pekan dalam perang melawan AS.
Dilansir dari Al Jazeera, dewan menegaskan bahwa gencatan senjata bukan berarti perang berakhir.
"Tangan kami tetap berada di pelatuk, dan jika kesalahan sekecil apa pun dilakukan oleh musuh, itu akan ditanggapi dengan kekuatan penuh," ujar Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Baca juga: AS Disebut Hadapi Bencana Politik dan Ekonomi dalam Perang Iran
Hal yang sama juga diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Keputusan ini diambil setelah adanya diskusi intensif dengan kepemimpinan Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam konflik AS-Israel dengan Iran.
Sebelumnya, dia mengancam akan meratakan Iran apabila Teheran tidak membuka kembali Selat Hormuz.
Dia menetapkan tenggat Selasa (7/4/2026) pukul 20.00 zona waktu Eastern Time (ET) pesisir timur AS, alias pada Rabu (8/3/2026) pukul 3.30 waktu Teheran, atau Rabu pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
Baru satu hari gencatan senjata diumumkan, Israel menyerang Lebanon. Kini ketegangan kembali terasa meski kesepakatan damai tengah didorong banyak pihak.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
