Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling aman atau berada di kasta ”papan atas” jika terjadi Perang Dunia III. Ia beralasan, banyak warga Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Bali ketika terjadi perang di negara mereka.
Di hadapan seluruh menteri, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026), Presiden menuturkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling aman terhadap segala guncangan, termasuk apabila terjadi Perang Dunia III.
”Kalau terjadi Perang Dunia III, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas, lho. Sekarang kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ,” ujar Presiden dalam rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menunjuk fenomena sosial yang terjadi di Bali sebagai bukti empiris betapa dunia memandang Indonesia sebagai tempat berlindung yang aman. Bahkan, untuk melindungi para warga negara asing yang terjebak perang, Indonesia berencana membangun Kawasan Keuangan Khusus (Special Financial Zone/SFZ) untuk menjadi wadah bagi para pelancong menanamkan investasinya dengan insentif pajak yang menarik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), warga dari dua negara yang sedang berkonflik, Rusia dan Ukraina, memang menunjukkan tren peningkatan kunjungan dan durasi tinggal mereka di Indonesia. Pada 2023, tercatat 144.104 warga Rusia masuk ke Bali. Angka itu naik menjadi sekitar 160.000 orang pada 2024 dan menjadi 175.000 orang pada 2025. Hingga April 2026, akumulasi kunjungan warga Rusia mencapai 55.000 orang.
Kita dekat dengan AS, China, Rusia, Perancis, Inggris, atau dengan semua pemilik hak veto melalui beragam kerja sama. Itu menunjukkan pelaksanaan bebas aktif sedikit banyak bergeser menjadi strategic alignment atau kerja sama strategis.
Annie Jacobsen, seorang jurnalis investigatif dan penulis buku "Nuclear War" (2024), mengatakan, jika terjadi perang nuklir, maka dua negara yang disebutnya aman adalah Selandia Baru dan Australia. Menurut Jacobsen, hanya tempat-tempat itu yang dapat mendukung pertanian.
Hal itu dikatakan Jacobsen dalam sebuah siniar yang disiarkan oleh akun Youtube The Diary of A CEO pada 2025 lalu. Menurutnya, setelah nuklir dijatuhkan, wilayah lintang tengah bumi akan tertutupi lapisan es. Sementara, tempat seperti Ukraina akan tertutup salju selama 10 tahun sehingga mengakibatkan pertanian akan gagal.
Jika merujuk pada penuturan Jacobsen, pernyataan Prabowo bahwa Indonesia adalah negara aman menjadi "masuk akal" dalam konteks letak geografis Indonesia yang relatif jauh dari kawasan berkonflik.
Namun begitu, apakah Indonesia memang sungguh aman dari perang karena posisi geografis? Seberapa kuat pertahanan Indonesia dalam mempertahankan diri jika terjadi Perang Dunia III?
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan "Trends In World Military Expenditure 2024" yang diterbitkan pada April 2025 mencatat, pengeluaran militer dunia meningkat menjadi 2.718 miliar dolar AS pada tahun 2024. Hal itu berarti bahwa sejak 2015-2024, pengeluaran militer negara-negara naik 37 persen. Peningkatan 9,4 persen pada 2024 merupakan kenaikan tahunan paling tajam sejak 1988.
Meskipun terjadi konflik bersenjata pada 2024, peningkatan tajam pengeluaran militer global didorong oleh sejumlah kecil negara. Dua negara dengan pengeluaran terbesar, Amerika Serikat dan China, menyumbang hampir setengah dari pengeluaran militer dunia pada 2024.
Untuk wilayah Asia dan Oseania, total pengeluaran militer pada 2024 mencapai 629 miliar dolar AS, meningkat 6,3 persen dibanding 2023 dan sebesar 46 persen dari tahun 2015. Tren kenaikan belanja militer tersebut tak terputus sejak 1989.
"Peningkatan tahunan pada 2024 merupakan yang terbesar sejak 2009, mencerminkan meningkatnya ketegangan di seluruh kawasan, terutama di Asia Timur," demikian dikutip dalam laporan SIPRI.
Adapun rata-rata belanja militer Indonesia berada di kisaran 11 miliar dolar AS atau sekitar 0,7-0.8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Dalam konteks global, belanja militer Indonesia berada di peringkat antara 25-30. Adapun negara peringkat 20 besar dunia memiliki belanja militer di atas 15-20 miliar dolar AS.
The International Institute for Strategic Studies (IISS) dalam "The Military Balance, The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2026" mencatat, pada Januari 2025, Kementerian Pertahanan menyatakan, anggaran pertahanan akan secara bertahap meningkat menjadi 1,5 persen dari PDB selama beberapa tahun mendatang. Peningkatan anggaran Indonesia berfokus pada modernisasi.
Rencana modernisasi Kekuatan Esensial Optimal (OEF) yang akan berlangsung hingga 2029 merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional yang disebut Perisai Trisula Nusantara. Program sebelumnya, yakni Kekuatan Esensial Minimum (MEF) yang berakhir pada tahun 2024 hanya mencapai 65 persen dari target. Sebagian besar tidak terwujud karena kendala keuangan.
Pada periode MEF, antara 2010–2024, Indonesia menandatangani kontrak pembelian delapan kapal selam dari Prancis dan Korea Selatan, dan total 23 kapal permukaan dari Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Turki, dan Inggris. Selain itu, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan 105 pesawat, termasuk pesawat angkut A400M dan sistem lainnya dari Perancis, Korea Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat.
Kemudian, sejak tahun 2022, perusahaan-perusahaan Turki bergabung ke dalam jajaran pemasok alutsista Indonesia. Beberapa yang dijajaki, antara lain, pengadaan dua kapal patroli cepat FACM-70 dengan rudal anti-kapal Atmaca (2022).
Berikutnya, rudal balistik jarak pendek Bora/Khan, sistem rudal permukaan-ke-udara Hisar (2022), 12 UAV atau drone ISR tempur berat Anka-S (2023), 48 pesawat tempur Kaan (2025), hingga dua fregat MILGEM kelas Istif (2025). Namun, IISS menggarisbawahi kemungkinan pengadaan tersebut akan menghadapi kendala keuangan.
Sementara, menurut IISS, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Terdapat setidaknya 433.700 personel aktif yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 300.400 personel, TNI Angkatan Laut 80.000 personel, dan TNI Angkatan Udara 53.300 personel. Ketegangan di Laut China Selatan telah mendorong rencana Indonesia untuk meningkatkan kehadiran militer dan penjaga pantai di wilayah tersebut.
Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, definisi Perang Dunia (PD) III selama ini memicu perdebatan. Ada pihak yang mendefinisikan perang tersebut berupa dua blok atau kekuatan yang saling berhadapan sebagaimana PD I dan II.
Sementara, sebagian lain menyebut konflik yang terjadi di dunia saat ini sudah menjadi awal PD III karena keterlibatan dua negara dengan militer besar di medan perang. Hal itu terjadi di dua palagan, yakni antara Ukraina dengan Rusia dan AS bersama Israel dengan Iran.
Menurut Anton, saat ini terjadi pergeseran pemaknaan dan pelaksanaan prinsip luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Jika selama ini prinsip itu dimaknai dengan tidak memihak atau tidak masuk ke blok yang sedang berselisih, kini Indonesia justru mempunyai hubungan strategis dengan semua blok yang ada. Hal itu menunjukkan ketidakberpihakan Indonesia dengan salah satu blok.
"Kita dekat dengan AS, China, Rusia, Perancis, Inggris, atau dengan semua pemilik hak veto melalui beragam kerja sama. Itu menunjukkan pelaksanaan bebas aktif sedikit banyak bergeser menjadi strategic alignment atau kerja sama strategis," tutur Anton.
Dalam konteks itu, Indonesia aman dari dampak langsung jika terjadi perang karena bersahabat dengan semua negara. Namun demikian, bukan berarti Indonesia terbebas dari dampak tidak langsung, semisal jalur logistik terpotong atau suplai minyak mentah terputus. Contoh lain, jika terjadi konflik antara China dengan Taiwan, maka Indonesia terdampak secara tidak langsung untuk memulangkan pekerja migran Indonesia yang banyak bekerja di Taiwan.
Jika terjadi perang nuklir, sambung Anton, kawasan Indonesia seharusnya aman. Sebab, negara-negara Asia Tenggara memiliki perjanjian yang menyatakan wilayahnya bebas dari senjata nuklir, seperti Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. Di kawasan Pasifik juga terdapat perjanjian South Pacific Nuclear Free Zone Treaty yang mencakup Australia, Selandia Baru, dan negara-negara kepulauan Pasifik.
"Maka penting agar bagaimana membangun komunikasi dan kerja sama yang baik sehingga bisa mengingatkan agar kalau terjadi konflik jangan menggunakan senjata nuklir," terang Anton.
Namun demikian, kata Anton, saat ini semakin banyak negara yang memiliki rudal balistik yang dapat mengangkut hulu ledak nuklir dengan jarak tempuh ribuan kilometer. Meski Indonesia berhubungan baik dengan semua negara, metode perang asimetris dengan menyasar aset-aset yang tersebar di berbagai negara tetap bisa berdampak ke Indonesia.
Pandangan berbeda disampaikan pengamat pertahanan dari Binus University, Tangguh Chairil. Tangguh menilai pernyataan yang menganggap Indonesia aman dari dampak perang dunia adalah pandangan yang keliru. Menurut dia, letak geografis Indonesia justru menempatkan negara ini di garis depan potensi gesekan.
”Asumsi bahwa Indonesia termasuk negara aman kalau perang dunia berkecamuk mengabaikan fakta lokasi Indonesia yang menjadi perlintasan maritim strategis dunia. Kalau perang dunia pecah, alur-alur laut (selat) ini yang berpotensi jadi lokasi konflik. Jadi, ya, Indonesia tidak aman, malah sebaliknya,” ujar Tangguh.
Tangguh pun mengutip unggahan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mike Waltz, melalui akun media sosial X pribadinya yang mengungkit sejumlah selat strategis dunia yang rawan dijadikan instrumen penekan atau sandera jika terjadi konflik. Dari sepuluh selat yang disebut Waltz, tiga di antaranya berada di wilayah Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda.
Pihak-pihak yang menyuarakan narasi bahwa Indonesia akan terhindar dari konflik, kata Tangguh, biasanya hanya berlindung di balik payung politik luar negeri bebas aktif atau prinsip nonblok yang dianut Indonesia. Namun, dalam eskalasi militer global, sikap netral di atas kertas tidak cukup untuk membentengi kedaulatan negara.
”Netral atau nonblok tidak menjadi jaminan. Selama lokasi kita rawan dan kemampuan (postur) pertahanan tidak memadai, ya, potensi terseret konflik akan terus ada,” tegas Tangguh.
Tangguh menambahkan, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam peperangan, dampak kerusakannya akan tetap terasa secara riil di wilayah Nusantara. ”Minimal skenarionya adalah terjadinya spillover (tumpahan atau rembesan) konflik dari negara-negara yang berperang di dekat wilayah kita,” ujar Tangguh.
Klaim bahwa Indonesia berada di “papan atas” negara paling aman dalam skenario Perang Dunia III rupanya tidak bisa dilihat secara sederhana. Faktor geografis memang memberi keuntungan. Namun, di era konflik modern yang ditandai oleh perang asimetris, gangguan rantai pasok global dan jangkauan senjata jarak jauh membuat keamanan tidak lagi ditentukan oleh batas wilayah semata.
