DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih memfokuskan kebijakan pada pemberdayaan masyarakat sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih berada di kisaran hampir 7 persen.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja gubernur terbilang tinggi, persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran tidak boleh terabaikan dan harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Kalau jumlah penduduk Jawa Barat lebih dari 50 juta, maka hampir 3,5 juta di antaranya masih berada dalam kondisi miskin. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Buky, Kamis (9/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa tingginya angka kemiskinan berpotensi memicu berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas. Karena itu, pendekatan berbasis keamanan semata dinilai tidak cukup tanpa upaya menyentuh akar persoalan, yakni ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan.
Selain itu, Buky juga menyoroti dampak dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti plastik dan kedelai. Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung pada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita harus berani keluar dari ketergantungan. Banyak inovasi di masyarakat, tapi masih skala mikro. Ini harus didorong jadi program besar,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sektor ekonomi lokal berbasis potensi daerah, termasuk pengembangan UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi konkret dalam membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Buky menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program pemberdayaan, kata dia, tidak hanya sebatas bantuan sosial, tetapi harus mampu mendorong kemandirian masyarakat secara jangka panjang.
Baca Juga: Komitmen Antikorupsi, 120 Anggota DPRD Jawa Barat Tuntas Lapor LHKPN 2025
Ia juga meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah berbasis data dan tepat sasaran, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pun menjadi kunci keberhasilan.
"Jika pemerintah mampu mengelola tekanan global sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah, Indonesia, khususnya Jawa Barat, akan mampu naik ke tahap pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di masa depan," pungkasnya.
