JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih Siradj mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang harus diselesaikan jika ingin menerapkan sistem "war ticket" dalam penyelenggaraan haji.
"Yang pertama adalah IT (teknologi informasi) harus kuat," katanya melalui pesan suara kepada Kompas.com, Jumat (10/4/2026).
Menurut Mustolih, penguatan sistem IT ini menjadi titik krusial, karena akan ada gejolak akses yang begitu besar dalam waktu yang bersamaan.
Hal ini memungkinkan sistem IT yang dibangun tiba-tiba terhenti atau down lantaran diakses jutaan orang.
Baca juga: Wacana War Ticket Haji, Wamenhaj: Tidak Korbankan yang Antre
"Kalau sistem IT-nya tidak kuat maka akan down dan ini tentu akan menjadi persoalan," imbuhnya.
Kedua, Mustolih mengatakan, masyarakat yang ingin berangkat haji tak hanya berasal dari wilayah yang memiliki fasilitas internet baik.
Masih banyak wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau internet dengan baik sehingga akan kesulitan mengakses sistem dengan model "war ticket" ini.
Kemudian pekerjaan rumah ketiga, calon jemaah haji Indonesia banyak yang berusia lanjut, sehingga literasi terkait internet akan sangat sulit disampaikan.
Baca juga: Pro Kontra War Ticket Haji, Wamenhaj Tegaskan Masih Sebatas Wacana
"Ini kan mereka akan kerepotan, dan nanti akan sulit kemudian mendapatkan (layanan) war ticket," tandasnya.
Belum jadi kebijakan resmi
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, wacana "war ticket" penyelenggaraan publik masih dalam bentuk wacana dan belum menjadi kebijakan resmi.
Dia menjelaskan, skema tersebut juga dipertimbangkan sebagai jalan keluar apabila terdapat penambahan kouta haji dari Arab Saudi dalam jumlah besar.
"Misalnya penambahan kuota dalam jumlah yang besar. Nanti Arab Saudi itu 2030 kemungkinan mereka akan menampung lebih dari 5 juta jemaah. Artinya, kuota juga pasti dinaikkan juga," ucap Dahnil, saat ditemui, di Asrama Haji Tangerang, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: Politikus PDI-P: “War Ticket” Haji Bisa Jadi Opsi Tambahan
Dahnil mengatakan, jika Arab Saudi menampung 5 juta jemaah itu, maka kuota jemaah haji Indonesia bisa menjadi 500.000 dari 221.000.
"Artinya lebih dari 150 persen. Apakah memungkinkan tidak buat di-cover pakai keuangan haji sekarang? Ternyata tidak memungkinkan. Kenapa? Karena jumlahnya cukup besar," tutur dia.
