JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggodok wacana model baru pendaftaran jamaah haji dengan skema 'war ticket'. Lewat skema ini, siapa yang cepat dan masuk ke dalam kuota yang disediakan, dia yang akan berangkat.
Wacana 'war ticket' haji ini diungkap Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak demi merespons antrean panjang calon jamaah yang kini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Sekarang tuh Presiden berkeinginan supaya coba kalian pikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan," kata Wamenhaj dikutip Sabtu (11/4/2026).
Dia menyoroti fenomena antrean panjang ini mulai muncul dengan adanya persoalan keuangan haji. Dahnil menyebutkan, situasi ini tidak terjadi sebelum ada BPKH.
"Kita sedang berpikir bagaimana supaya enggak ngantre itu ya kayak model ‘war ticket’ istilahnya. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti enggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan, siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu," ujarnya.
Namun, Dahnil memahami jika wacana ini tidak serta-merta bisa langsung diterapkan. Hal itu mengingat masih terdapat sekitar 5,7 juta calon jamaah haji yang masih dalam antrean panjang.
"Jadi wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantre itu bisa kita wujudkan. Nah ini kami akan terus godok. Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya modelnya seperti apa, tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan Presiden haji tidak ngantre itu bisa terwujud," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
