Oleh : Wika Harisa Putri (Akademisi Universitas Janabadra, Sustainability Expert PT Surveyor Indonesia (Persero).
REPUBLIKA.CO.ID, Diskursus keberlanjutan hari ini semakin padat oleh standar, metrik, dan kerangka kerja yang kompleks. ESG, net zero, hingga berbagai pedoman pelaporan global diproduksi dan direproduksi sebagai prasyarat kemajuan. Namun, di balik intensifikasi tersebut, muncul pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur: apakah pendekatan ini benar-benar memperluas keterlibatan, atau justru menyempitkannya?
Kecenderungan yang terjadi menunjukkan hal yang perlu diwaspadai. Keberlanjutan semakin dikonstruksi sebagai domain teknokratis, dipahami oleh segelintir pihak, dijalankan oleh institusi, dan diukur melalui instrumen yang tidak selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi demikian, individu tidak lagi diposisikan sebagai bagian aktif dari perubahan, melainkan sebagai pihak yang diharapkan mengikuti arah yang telah ditentukan.
- Pendekatan ESG Tingkatkan Dampak Program Filantropi
- WTJJ Integrasikan ESG di Sektor Infrastruktur Air
- PT Surveyor Indonesia Perkuat ESG Assurance untuk Dorong Kredibilitas dan Akses Pembiayaan Hijau
Di titik inilah pendekatan yang terlalu berat berpotensi menjadi kontraproduktif. Alih-alih mendorong partisipasi, ia dapat memunculkan kelelahan kognitif dan jarak psikologis. Keberlanjutan kemudian hadir sebagai sesuatu yang “benar”, tetapi tidak selalu “terjangkau”.
Karena itu, diperlukan koreksi dalam cara kita mengajak. Salah satu pendekatan yang layak dipertimbangkan adalah eco-efficiency persuasive movement, sebuah cara membangun keterlibatan melalui ajakan yang rasional, kontekstual, dan tidak membebani. Pendekatan ini tidak mengedepankan tuntutan, melainkan menunjukkan bahwa tindakan yang lebih efisien secara lingkungan juga selaras dengan kepentingan praktis individu.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Pendekatan ini juga sejalan dengan cara pandang dalam Stakeholder Theory yang dipopulerkan oleh Freeman (1984), yang menempatkan keberlanjutan sebagai tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya institusi atau korporasi, tetapi juga individu sebagai bagian aktif dari sistem. Dalam kerangka ini, keberlanjutan tidak berhenti pada level kebijakan, tetapi perlu dihidupi dalam praktik keseharian oleh mereka yang terlibat di dalamnya.
Lebih jauh, dalam 5–10 tahun ke depan, lanskap sosial dan ekonomi akan semakin dipengaruhi oleh generasi yang memiliki preferensi berbeda dalam merespons isu publik. Generasi ini cenderung tidak merespons pendekatan yang berbasis tekanan atau kewajiban semata.
Sebaliknya, mereka lebih tergerak ketika memiliki ruang untuk memilih, merasa mampu menjalankan tindakan tersebut, dan melihat keterkaitan antara pilihan pribadi dengan makna yang lebih luas, seperti yang digambarkan secara jelas dalam Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan (1985). Tanpa pendekatan yang memahami dimensi tersebut, keberlanjutan berisiko kehilangan relevansinya di mata generasi yang justru akan mendominasi arah masa depan.
Di sinilah pentingnya menghadirkan keberlanjutan dalam bentuk yang lebih dapat dijalani. Efisiensi tidak hanya menjadi strategi teknis, tetapi juga strategi keterlibatan.
