Masalah penyelewengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menuai polemik. Meskipun demikian, pembentukan lembaga Satuan Tugas (Satgas) baru untuk mengawasi hal tersebut bukanlah solusi satu-satunya.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, menekankan bahwa kunci utama untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi terletak pada konsistensi menjalankan sistem digitalisasi yang sudah ada.
Meskipun pembentukan Satgas memiliki semangat positif, tetapi ia memberikan catatan kritis pada aspek operasional di lapangan. Menurut Bambang, Pertamina sebenarnya telah memiliki instrumen pengawasan yang mumpuni melalui sistem digitalisasi, termasuk penggunaan barcode dan pemantauan CCTV di SPBU. Namun, ia menyayangkan adanya praktik di lapangan yang mencoba mengakali sistem tersebut.
"Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat ketika sistem dijalankan orang berpikir bagaimana untuk mengakalin sistem tersebut," ujar Bambang yang dikutip laman resmi DPR di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Ia mencontohkan temuan mengenai adanya pengumpulan barcode oleh oknum tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi. Fenomena ini, menurutnya, membuktikan bahwa teknologi tanpa pengawasan manusia yang berintegritas tidak akan maksimal.
Bambang menggarisbawahi bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kekonsistenan dan niat baik dalam menjalankan aturan. Ia menyebut secanggih apa pun sistem yang dibangun akan sulit berjalan jika perilaku menyimpang masih terjadi.
“Jadi sekali lagi sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih mental-mental ‘maling’ ya repot," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Baca Juga: Muhaimin: Ekonomi Indonesia Kuat, Tak Perlu Panik Soal BBM
Baca Juga: Bahlil Bawa Kabar Baik, Indonesia Lewati Masa Kritis Stok BBM!
Baca Juga: Anggota Komisi III DPR Ingatkan Risiko Ekonomi Jika Vape Dilarang Total
Sementara itu, mengenai urgensi pembentukan Satgas BBM, Bambang menyerahkan sepenuhnya pada hasil kajian teknis. Jika keberadaan Satgas dianggap mampu memberikan efek jera bagi para pelaku penyelewengan, Komisi XII akan memberikan dukungan penuh.
"Terkait dengan pembentukan Satgas dan sebagainya saya pikir silakanlah dikaji. Kalau bagi saya melihat dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa kok. Yang paling penting itu kekonsistenan kita di dalam menjalankan pengawasan dan kalau memang dirasa perlu ya kadang-kadang kita memang perlu membuat suatu efek jera," tuturnya.
