Bisnis.com, MALANG — Kebijakan Work From Home (WFH) guna menghemat BBM dinilai tidaklah signifikan karena tidak menyentuh pada akar masalahnya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin mengatakan jika kebijakan WFH diterapkan, maka perlu skema pengawasan yang ketat, serta tidak boleh berlaku pada semua sektor.
“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum terdistribusi ke seluruh instansi. Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan. namun akan menghemat energi lain (listrik/internet) dan mengarah pada efisiensi anggaran,” katanya, Jumat (10/4/2026).
Dia menilai, kebijakan WFH tidaklah menyentuh akar permasalahan. Jika cadangan BBM menipis sebaiknya dibatasi penggunaannya (kuota), serta perbaikan transportasi umum agar masyarakat mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi.
“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti yang diterapkan pemerintah Jawa Timur, ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” tambahnya.
Sekalipun kebijakan WFH ini diterapkan, Andhyka menegaskan, perlu adanya skema pengawasan yang ketat misalnya dengan pemastian titik koordinat absen di rumah. Kemudian, bagi ASN yang mendapat jadwal kerja di kantor perlu diberikan kompensasi agar semangat bertugas.
Baca Juga
- Bos BGN: WFH Tidak Berlaku bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi & Akuntan
- Menyikapi Fakta dan Data Harga BBM di Tengah Gejolak Konflik Timur Tengah
- Gibran Tanggapi Usulan JK Naikkan Harga BBM
“Sistem yang baik perlu dibangun, karena kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari, pasti akan ada culture shock (kejutan budaya), kebingungan pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Jadi bukan melihat hal ini secara parsial (sebagian) tapi secara sistemik,” jelasnya.
Dia juga berpendapat, kebijakan WFH tidak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung masyarakat.
