jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad mengkritik keras kebijakan pendanaan riset tahun anggaran 2026 yang diumumkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada 9 April 2026 lalu.
Habib menilai alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun jauh dari ekspektasi publik yang sebelumnya menangkap sinyal peningkatan hingga Rp12 triliun.
BACA JUGA: RSHS Bandung Nonaktifkan Perawat Lalai Serahkan Bayi ke Orang Lain
“Ini anti-klimaks. Kita bicara penguatan riset untuk Indonesia Emas 2045, tetapi anggarannya justru sangat minim. Ini seperti anemia anggaran yang bisa melumpuhkan inovasi,” kata Habib Syarief dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Habib pun membandingkan anggaran tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya mencapai Rp1,2 triliun per hari.
BACA JUGA: Sambu HUT ke-27 Depok, RSUD ASA Ajak Warga Donor Darah
“Dana riset setahun hanya setara sekitar 1,5 hari program MBG. Kita mendukung pemenuhan gizi, tetapi jangan sampai negara mengalami rabun jauh intelektual,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Habib Syarief juga menyoroti perubahan pola pengumuman penerima hibah yang dinilai tidak transparan. Tahun ini, daftar penerima tidak dipublikasikan secara terbuka seperti sebelumnya.
BACA JUGA: Perkuat Silaturahmi antar Alumni Tebuireng, IKAPT Bogor Raya Menggelar Halalbihalal
“Ini kemunduran serius. Transparansi adalah prinsip dasar. Kalau hasil seleksi tidak dibuka, bagaimana publik bisa melakukan kontrol?” ujarnya.
Menurutnya, ketertutupan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola riset nasional.
Habib juga mengkritik minimnya perhatian terhadap bidang sosial humaniora (soshum) dalam distribusi pendanaan. Dari delapan bidang prioritas, porsi soshum dinilai tidak signifikan.
“Ini kesalahan paradigma. Teknologi tanpa landasan sosial dan etika bisa kehilangan arah. Kita tidak bisa bicara AI tanpa kajian etika dan hukum,” ucapnya.
Dia mengibaratkan pembangunan tanpa soshum seperti kapal canggih tanpa navigasi.
Lebih lanjut, Habib menyoroti rendahnya tingkat kelolosan proposal. Dari 104.546 proposal yang diajukan, hanya 18.215 yang mendapatkan pendanaan atau sekitar 17,4 persen.
“Kita sedang menghadapi pemborosan intelektual. Puluhan ribu ide berhenti karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Habib mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari peningkatan anggaran, penguatan transparansi, hingga pemberian porsi yang lebih adil bagi riset sosial humaniora.
“Kita butuh komitmen nyata menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panglima pembangunan, bukan sekadar slogan,” pungkasnya. (mar5/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ridwan Abdul Malik
