jpnn.com, JAKABARING - Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik tambang ilegal mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo yang menyatakan apresiasinya atas komitmen pemerintah untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.
BACA JUGA: Penertiban Tambang Ilegal Disebut Jadi Kunci Jaga Pasokan Mineral Kritis untuk Hilirisasi
Prabowo sebelumnya menegaskan akan menindak keras para jenderal, baik dari institusi TNI maupun Polri, termasuk purnawirawan, yang terbukti melindungi atau membekingi aktivitas tambang ilegal.
Menurut Anshar, sikap ini dinilai tegas dan beranisebagai langkah nyata dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga kekayaan negara.
BACA JUGA: Harga BBM Tak Naik, Ketum Logis 08: Bukti Nyata Presiden Berpihak Kepentingan Rakyat
Dia menuturkan pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam memerangi praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dalam jumlah fantastis.
"Ini adalah langkah berani dan patut diapresiasi. Presiden tidak tebang pilih, bahkan terhadap oknum jenderal sekalipun. Artinya, tidak ada lagi yang kebal hukum di negeri ini,” ujar Anshar dalam keterangannya, Minggu (12/4).
BACA JUGA: Ketum Logis 08 Dukung Prabowo Dua Periode Demi Keberlanjutan Pembangunan
Dia menambahkan tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kerugian besar terhadap negara dan kerusakan lingkungan yang masif.
Berdasarkan berbagai estimasi, potensi kerugian negara akibat praktik ini bisa mencapai Rp300 triliun.
"Kerugian negara sangat besar, belum lagi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Karena itu, penindakan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” tegasnya.
Anshar juga mendorong aparat penegak hukum untuk tidak ragu menindak siapa pun yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang selama ini diduga menjadi pelindung aktivitas ilegal tersebut.
Dia berharap langkah tegas Presiden ini menjadi momentum untuk membersihkan sektor pertambangan dari praktik-praktik koruptif dan ilegal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
"Publik tentu mendukung langkah ini. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan benar-benar konsisten dan tidak berhenti di pernyataan,” ujar Anshar Ilo.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
