Sumbu Filosofi Yogyakarta, yang pada 2023 ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, merupakan buah pemikiran Pangeran Mangkubumi. Pangeran yang kemudian menjadi Sultan Hamengku Buwono I, raja pertama Kesultanan Yogyakarta, itu memperoleh inspirasinya saat bergerilya selama 9 tahun melawan Belanda.
Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah konsep tata ruang tradisional Jawa yang dirancang Mangkubumi saat mendirikan Keraton dan Kota Yogyakarta pasca-Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian itu membagi Mataram Islam menjadi dua, yakni Surakarta dan Yogyakarta.
Sumbu itu direpresentasikan oleh garis lurus yang membentang mulai dari Panggung Krapyak di ujung selatan, Keraton Yogyakarta di tengah, dan Tugu Golong Gilig di ujung utara. Sumbu ini merupakan perwujudan falsafah Jawa tentang keberadaan manusia. Keberadaan itu salah satunya meliputi daur hidup manusia yang disebut sangkan paraning dumadi.
Selain itu, juga mencakup falsafah tentang kehidupan harmonis antarmanusia serta antara manusia dan alam (hamemayu hayuning bawana). Ada pula falsafah hubungan manusia dengan Sang Pencipta serta pemimpin dengan rakyatnya (manunggaling kawula gusti).
Sumbu itu pun mewakili simbol dunia mikrokosmik dan makrokosmik. Hal ini termasuk garis imajiner yang lebih panjang, yakni yang menghubungkan Gunung Merapi di utara, Keraton di tengah, dan Laut Selatan di selatan.
Sumbu Filosofi Yogyakarta ini menjadi salah satu ulasan dalam Simposium Internasional Budaya Jawa 2026 yang digelar di Yogyakarta, Sabtu (11/4/2026). Simposium yang masih berlangsung hingga Minggu (12/4/2026) itu diselenggarakan Keraton Yogyakarta.
Menurut MB Widyasastra Rajasa, salah satu pemakalah simposium dari Keraton Yogyakarta, Sumbu Filosofi Yogyakarta bukan konsepsi yang muncul secara acak. Konsepsi itu lahir dari proses gerilya Pangeran Mangkubumi selama bertahun-tahun melawan Belanda hingga berakhir dengan Perjanjian Giyanti pada 1755.
”Dari sumber-sumber babad (riwayat) primer, kami menilai sumbu filosofi, mulai dari Gunung Merapi, Keraton, Laut Selatan, dan alam sekelilingnya adalah satu titik kulminasi dari pencapaian adhedhampar laku atau gerilya Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1746,” katanya.
Selama proses itu, Widyasastra mengatakan, Mangkubumi menjelajahi hampir 200 titik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di banyak titik persinggahan itu, Mangkubumi juga mendirikan pesanggrahan.
”Saat membangun pesanggrahan, beliau selalu mempertimbangkan aspek ruang. Salah satunya, memilih lokasi yang dekat sungai untuk menjamin logistik prajurit dan dikelilingi benteng alami seperti bukit,” ucap Widyasastra.
Dari sumber-sumber babad (riwayat) primer, kami menilai sumbu filosofi, mulai dari Gunung Merapi, Keraton, Laut Selatan, dan alam sekelilingnya adalah satu titik kulminasi dari pencapaian adhedhampar laku atau gerilya Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1746.
Setiap pesanggrahan yang didirikan juga dilengkapi dengan pasar, masjid, dan semacam alun-alun kecil. Hal ini kemudian menjadi konsepsi tata ruang baku keraton Jawa yang selalu dikeliling tiga elemen penting itu.
Persentuhan langsung dengan alam dan masyarakat selama bergerilya itu disebut Widyasastra mendorong Mangkubumi merumuskan konsep Sumbu Filosofi saat membangun Kesultanan Yogyakarta.
”Beliau memaknai kekuasaan sebagai lelaku, merangkul wilayah dan kawula (rakyat). Jabatan atau takhta adalah suatu amanah yang harus direpresentasikan dalam laku pemerintahan yang sinergis dengan aspek-aspek kosmis. Tata pembangunannya pun tidak mengganggu alam, tapi merangkul alam,” tutur Widyasastra.
Pemakalah lainnya, Saifuddin Alif Nurdianto, membawakan materi berjudul ”Kartografi Kritis Sumbu Filosofi Yogyakarta: Negosiasi Kosmologi Jawa dan Tata Ruang Kolonial Abad XIX-XX”. Peneliti sejarah tersebut mengungkapkan, Pemerintah Kolonial Belanda pernah berupaya mengikis sumbu filosofi untuk menghilangkan maknanya.
Langkah ini diambil Belanda setelah berakhirnya Perang Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro pada 1830. ”Hal ini untuk menunjukkan dominasi Belanda bahwa merekalah penguasa Yogyakarta sesungguhnya,” ucapnya.
Saifuddin menjelaskan, pascaperang yang menguras sumber daya dan legitimasi kolonial itu, Pemerintah Hindia Belanda sadar bahwa penguasaan wilayah tak cukup hanya dilakukan melalui kekuatan senjata.
”Kota harus dikendalikan dan ruang dibaca ulang. Simbol-simbol lokal pun harus diposisikan ulang dalam kerangka berpikir kolonial,” ujar Saifuddin.
Dia menambahkan, Belanda sadar tak bisa membubarkan keraton karena legitimasi sultan di mata masyarakat sangat kuat. Karena itulah, mereka memilih strategi yang lebih halus, yaitu membatasi kekuasaan simbolik keraton melalui pengaturan ruang kota, termasuk sumbu filosofi.
Ruang kota yang tadinya sarat makna spiritual dipersempit jadi ruang ekonomi, transportasi, dan birokrasi.
Untuk kepentingan itu, Belanda membangun jalur rel kereta api yang ”memotong” sumbu filosofi. Bangunan-bangunan modern lainnya pun didirikan di sekitar sumbu filosofi untuk mengganggu poros sakral tersebut.
”Orientasi kota pelan-pelan diarahkan bukan lagi menuju kosmologi Jawa, tetapi menuju rasionalitas administrasi modern. Ruang kota yang tadinya sarat makna spiritual dipersempit jadi ruang ekonomi, transportasi, dan birokrasi,” ujar Saifuddin.
Tak berhenti di situ, Belanda juga menempuh strategi ini melalui politik kartografi (pemetaan). Belanda secara sengaja tidak menonjolkan tempat-tempat penting bagi kebudayaan Jawa di peta-peta resmi buatannya. Hal itu ditemukan dalam sejumlah peta keluaran tahun 1833, 1902, dan 1925.
”Dalam peta-peta Belanda, bangunan Belanda tampak paling menonjol jika dibandingkan dengan bangunan tradisional. Bangunan seperti Tugu Golong Gilig dan Panggung Krapyak tak dianggap penting oleh Belanda,” ungkap Saifuddin.
Dia mencontohkan, dalam peta dinas topografi tahun 1925, bangunan Belanda ditampilkan secara mencolok dengan warna merah. Adapun bangunan tradisional tak terlihat, hanya Keraton sebagai pusat pemerintahan tradisional yang ditampilkan.
”Apa yang ditonjolkan pada peta menjadi penting secara politik dan apa yang dihilangkan itu pelan-pelan akan kehilangan legitimasi dalam ingatan kolektif masyarakatnya,” ucap Saifuddin.
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hayu dalam sambutannya mewakili Keraton Yogyakarta mengatakan, simposium tahun ini merupakan yang ke-8 kalinya digelar. Tema tahun ini adalah ”Architecture, Spatial Planning, and Territory of the Sultanate of Yogyakarta”.
Pemilihan tema itu salah satunya dilatari penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. ”Sultan Hamengku Buwono I telah meletakkan fondasi arsitektur dan tata ruang yang sangat visioner,” ujar putri keempat Raja Keraton Yogyakarta, Sultan HB X, itu.
GKR Hayu mengatakan, melalui sumbu filosofi, Sultan HB I menciptakan tetenger atau penanda yang menegaskan harmonisasi antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Hal ini pun termanifestasikan dalam tata ruang Kota Yogyakarta.
Karena itu, Keraton Yogyakarta bersama Pemerintah Daerah DIY mengambil sejumlah langkah untuk menjaga agar warisan leluhur itu bisa terus lestari. ”Bukan hanya untuk 2-3 generasi ke depan, tetapi harapannya selama-lamanya,” katanya.
