Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Pemerintah berhasil mempercepat pencapaian target swasembada pangan nasional dari yang semula diproyeksikan empat tahun menjadi hanya satu tahun, melalui langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang dijalankan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Amran menyampaikan, percepatan target tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan swasembada pangan di tengah dinamika global yang semakin menantang.
"Bapak Presiden Prabowo tugaskan kepada kita agar swasembada pangan secepat-cepatnya. Kita siapkan lompatan bersama yang kita buat bersama agar itu terwujud, petani sejahtera, masyarakat tersenyum,” kata Amran dikutip dari siaran persnya, Minggu, 12 April 2026.
Perubahan target tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Pada awal pemerintahan, sektor pertanian menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari penurunan produksi beras, keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi, hingga lemahnya distribusi sarana produksi.
Data menunjukkan bahwa volume pupuk sempat turun hingga 50 persen, sementara sekitar 17–20 persen petani tidak dapat mengakses pupuk bersubsidi akibat kendala kartu tani. Di sisi lain, sekitar 60 persen jaringan irigasi berada dalam kondisi rusak, diperparah oleh dampak El Nino dan keterbatasan alat dan mesin pertanian.
Lebih lanjut, Amran memaparkan langkah pertama yang dilakukan adalah deregulasi besar-besaran. Ia menyebut sebanyak 547 regulasi disederhanakan, termasuk pencabutan 291 peraturan dan penyederhanaan sejumlah kebijakan menjadi lebih efisien.
Secara paralel, Pemerintah menerbitkan sedikitnya 28 regulasi strategis yang terdiri dari 1 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), 2 Keputusan Presiden (Keppres), 10 Instruksi Presiden (Inpres), 9 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), 2 Keputusan Menteri Pertanian, serta 1 R-Inpres terkait percepatan produksi pangan.
Reformasi kemudian difokuskan pada sektor pupuk sebagai faktor kunci produksi. Pemerintah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton, menurunkan harga pupuk subsidi (Urea & NPK) hingga 20 persen, memperluas akses petani melalui penggunaan KTP sehingga seluruh petani dapat memperoleh pupuk tanpa hambatan administratif, membangun 7 pabrik pupuk baru, 5 diantaranya akan diresmikan sebelum tahun 2029 serta penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi.
”Itulah hebatnya Presiden kita, pemerintahan sekarang. Volume pupuk dipenuhi, kemudian harga turun 20 persen. Sekarang petani mana ada yang berteriak soal pupuk,” ungkap Amran.
Di sisi pembiayaan, Kementerian Pertanian melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,8 triliun yang dialihkan langsung ke kegiatan produktif seperti penyediaan benih unggul, pompanisasi, dan alat mesin pertanian. Kebijakan ini terbukti mampu mendorong peningkatan produksi beras.
Intervensi produksi dilakukan secara masif melalui berbagai program. Optimalisasi benih unggul diterapkan pada lahan seluas 5 juta hektare dengan produktivitas mencapai 9,52 ton per hektare untuk lahan irigasi, 6-7 juta ton per hektare untuk lahan rawa, 8-9 ton per hektare untuk lahan tadah hujan dan 9,06 ton per hektare untuk lahan toleran salin. Program pompanisasi juga digencarkan pada 1 juta hektare lahan tadah hujan, yang sebelumnya hanya mampu tanam satu kali menjadi hingga tiga kali tanam.
Selain itu, pemerintah melakukan optimalisasi lahan rawa serta mencetak sawah baru dengan target mencapai 3 juta hektare, termasuk pengembangan kawasan seluas 500 ribu hektare di Kalimantan Tengah.
Perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas melalui pembangunan dan revitalisasi 61 bendungan dengan potensi layanan irigasi mencapai 400 ribu hektare. Langkah ini diperkuat dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang sebelumnya mengalami kerusakan hingga 46 persen.
Transformasi pertanian juga dilakukan dengan mendorong mekanisasi dan modernisasi. Amran mengungkapan bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian terbukti mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil produksi hingga 100 persen.
“Kita sedang menggeser pertanian dari cara tradisional menuju sistem modern dengan pemanfaatan drone untuk pemupukan dan penanaman serta penerapan precision agriculture dan smart farming sehingga biaya turun dan produktivitas naik. Dan ini kita libatkan generasi muda untuk terjun ke dalamnya,” jelas Amran.
Di saat yang sama, pembenahan tata kelola dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia pangan. Sebanyak 248 pejabat dilakukan rotasi dan evaluasi, serta ribuan izin distribusi pupuk dicabut guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
Berbagai strategi tersebut diperkuat melalui kebijakan di hilir yang langsung menyasar petani. Perum BULOG turun langsung ke lapangan membeli gabah petani dengan skema any quality seharga Rp6.500/kg. Langkah ini berhasil menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani, sekaligus meningkatkan cadangan beras pemerintah.
Seluruh langkah tersebut memberikan dampak signifikan. Produksi beras nasional meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen di tahun 2025. Cadangan beras pemerintah (CBP) hingga April 2026 dilaporkan mencapai 4,59 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat menjadi 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, sementara pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun.
“Empat tahun rencana awal swasembada, begitu Bapak Presiden melihat ada geopolitik yang memanas, ‘Pak Mentan, apapun caranya, satu tahun’. Jadi, ini luar biasa satu tahun swasembada. Dan, stok cadangan beras kita insya Allah bulan ini lima juta ton,” ucapnya.
Produksi tersebut melampaui kebutuhan domestik yang berada pada kisaran 2,5 – 2,6 juta ton per bulan. Surplus ini menegaskan kemandirian pasokan nasional sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia.
Capaian produksi nasional sebelumnya sudah diprediksi oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang menyebutkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton, tertinggi di kawasan ASEAN, melampaui Thailand dan Vietnam.
Atas capaian tersebut, pemerintah mendeklarasikan swasembada pangan nasional pada 7 Januari 2026 lalu di Karawang, Jawa Barat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa percepatan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberanian melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari kebijakan, distribusi, hingga tata kelola sektor pertanian.
Editor: Redaksi TVRINews
