Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjelaskan kelanjutan pembangunan Kompleks Legislatif seperti DPR dan Yudikatif, salah satunya Mahmkamah Agung. Nantinya, pembangunan ditarget rampung pada 2027–2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, juga menegaskan pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif tetap jadi prioritas meski sedang ada efisiensi anggaran oleh pemerintah.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” kata Basuki dikutip dari keterangan resmi, Minggu (12/4).
Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.
Nantinya di Kompleks Legislatif terdapat lima gedung utama yaitu Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Untuk Gedung Paripurna, lokasi itu akan jadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
“Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan Presiden. Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara untuk Kompleks Yudikatif saat ini terbagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Sedangkan paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.
Nantinya, seluruh area tersebut juga akan dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.
