Natuna (ANTARA) - Forum Anak Natuna (FAN) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas), karena dinilai mampu melindungi anak-anak dari bahaya dunia maya.
Ketua FAN Muhammad Raffi Alfitra dikonfirmasi dari Natuna, Ahad, mengaku senang dengan terbitnya kebijakan tersebut.
Ia menilai PP Tunas merupakan bukti keseriusan negara dalam menjamin hak perlindungan anak di ruang digital, yang semakin lama banyak menimbulkan dampak negatif, seperti pornografi, kejahatan siber seperti cyberbullying, pelecehan seksual, hingga penipuan dalam jaringan.
Baca juga: Psikolog: PP Tunas melindungi anak dari dampak negatif medsos
“Saya sangat mengapresiasi kebijakan itu, karena ini merupakan langkah strategis dari pemerintah dalam menjamin hak perlindungan anak di ruang digital,” ucapnya.
Namun, lanjut dia, pembatasan terhadap kepemilikan akun media sosial juga harus diimbangi dengan solusi atau alternatif yang berpihak pada anak. Sebab, ruang digital juga diperlukan oleh anak-anak untuk mengakses informasi positif.
Oleh karena itu, Raffi menyarankan pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi mereka.
Ruang digital aman yang dimaksud berupa platform yang berisi informasi layak konsumsi anak, sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan agar mereka menjadi generasi yang siap bersaing dan memajukan negara di masa depan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbanyak program-program kegiatan untuk anak sebagai wadah bagi anak-anak untuk berkarya, sehingga waktu mereka dapat dimanfaatkan untuk kegiatan positif, salah satunya mengasah kemampuan.
Selain pemerintah, orang tua juga harus ambil bagian agar regulasi ini efektif dilaksanakan. Orang tua, kata dia, merupakan garda terdepan dalam mengawasi dan mendidik anak di ruang digital.
Baca juga: Jabar dorong orang tua jadi benteng perlindungan anak di ruang digital
Baca juga: Akademisi sebut PP Tunas bentuk komitmen pemerintah ke masa depan anak
Menurut dia, orang tua harus mengatur waktu penggunaan gawai, mengawasi konten yang dikonsumsi anak, hingga membangun dialog tentang keamanan internet, sehingga aturan tidak hanya menjadi formalitas.
“Tak bisa dipungkiri bahwa waktu terus berjalan dan kami, anak-anak akan menjadi pemimpin di masa depan. Kami harus tanggap dan paham teknologi. Maka dari itu, saya berharap ada alternatif lain yang ditawarkan pemerintah melalui platform anak, mungkin seperti YouTube Kids, TikTok Kids, dan lain sebagainya,” ujar dia.
Ketua FAN Muhammad Raffi Alfitra dikonfirmasi dari Natuna, Ahad, mengaku senang dengan terbitnya kebijakan tersebut.
Ia menilai PP Tunas merupakan bukti keseriusan negara dalam menjamin hak perlindungan anak di ruang digital, yang semakin lama banyak menimbulkan dampak negatif, seperti pornografi, kejahatan siber seperti cyberbullying, pelecehan seksual, hingga penipuan dalam jaringan.
Baca juga: Psikolog: PP Tunas melindungi anak dari dampak negatif medsos
“Saya sangat mengapresiasi kebijakan itu, karena ini merupakan langkah strategis dari pemerintah dalam menjamin hak perlindungan anak di ruang digital,” ucapnya.
Namun, lanjut dia, pembatasan terhadap kepemilikan akun media sosial juga harus diimbangi dengan solusi atau alternatif yang berpihak pada anak. Sebab, ruang digital juga diperlukan oleh anak-anak untuk mengakses informasi positif.
Oleh karena itu, Raffi menyarankan pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi mereka.
Ruang digital aman yang dimaksud berupa platform yang berisi informasi layak konsumsi anak, sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan agar mereka menjadi generasi yang siap bersaing dan memajukan negara di masa depan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbanyak program-program kegiatan untuk anak sebagai wadah bagi anak-anak untuk berkarya, sehingga waktu mereka dapat dimanfaatkan untuk kegiatan positif, salah satunya mengasah kemampuan.
Selain pemerintah, orang tua juga harus ambil bagian agar regulasi ini efektif dilaksanakan. Orang tua, kata dia, merupakan garda terdepan dalam mengawasi dan mendidik anak di ruang digital.
Baca juga: Jabar dorong orang tua jadi benteng perlindungan anak di ruang digital
Baca juga: Akademisi sebut PP Tunas bentuk komitmen pemerintah ke masa depan anak
Menurut dia, orang tua harus mengatur waktu penggunaan gawai, mengawasi konten yang dikonsumsi anak, hingga membangun dialog tentang keamanan internet, sehingga aturan tidak hanya menjadi formalitas.
“Tak bisa dipungkiri bahwa waktu terus berjalan dan kami, anak-anak akan menjadi pemimpin di masa depan. Kami harus tanggap dan paham teknologi. Maka dari itu, saya berharap ada alternatif lain yang ditawarkan pemerintah melalui platform anak, mungkin seperti YouTube Kids, TikTok Kids, dan lain sebagainya,” ujar dia.
