Pantau - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia harus mampu menyelesaikan persoalan ego sektoral dan ego daerah yang selama ini menghambat integrasi data nasional.
Penyusunan RUU tersebut dilakukan melalui penyerapan aspirasi dari berbagai daerah, termasuk kunjungan kerja di Sulawesi Selatan setelah sebelumnya dilakukan di Sumatera Barat dan Bali.
Doli mengatakan, "Intinya kita ingin mendengarkan banyak masukan, karena selama ini data kita masih tersebar, baik secara sektoral maupun di daerah, yang kemudian harus kita integrasikan."
Ia menyebutkan, permasalahan utama yang dihadapi adalah data yang masih tersebar dan belum terintegrasi secara optimal.
Selain itu, ego sektoral dan ego daerah menjadi hambatan utama dalam upaya penyatuan data di tingkat nasional.
Doli juga mengungkapkan bahwa daerah masih mengalami kendala dalam akses, pelaporan, serta sinkronisasi data ke pemerintah pusat.
Badan Legislasi DPR RI terus menerima berbagai masukan guna memastikan RUU yang disusun mampu menjawab kondisi nyata di lapangan.
Menurut Doli, data yang valid dan akurat merupakan dasar utama dalam penyusunan kebijakan publik.
Ia menegaskan, "Kebijakan itu selalu didahului dengan analisis, dan analisis membutuhkan data. Kalau datanya tidak valid dan tidak akurat, maka analisisnya akan salah, dan kebijakannya juga tidak tepat."
Permasalahan data disebut sebagai isu mendasar yang telah lama dihadapi Indonesia, sehingga penyusunan RUU Satu Data Indonesia dinilai sangat mendesak.
Dalam pembahasan RUU, masih terdapat perdebatan terkait kelembagaan pengelola data nasional.
Opsi yang dibahas meliputi pembentukan badan baru atau penunjukan satu lembaga sebagai orkestrator data nasional.
Doli menyampaikan, "Masih ada perdebatan apakah perlu badan baru atau cukup satu lembaga sebagai orkestrator. Ini masih dalam proses penyamaan persepsi."
Badan Legislasi DPR RI akan terus menggelar diskusi dan menyerap masukan dari berbagai pihak agar RUU ini dapat menjadi solusi bagi tata kelola data nasional yang terintegrasi dan akuntabel.
