Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan kepastian hukum, termasuk dalam aktivitas pertambangan emas rakyat di Papua Barat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran di kediaman Menko Airlangga, Jakarta, pada Jumat (10/04).
Menko Airlangga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara legal, aman, dan memberi nilai tambah bagi pembangunan daerah.
"Kita perlu mendorong solusi yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum dan juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk berusaha secara legal, aman, dan berkelanjutan," ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Minggu (12/4).
Gubernur Dominggus memaparkan dinamika pertambangan emas rakyat yang berkembang di aliran sungai, lereng, hingga perbukitan. Aktivitas ini memiliki potensi ekonomi besar, namun menghadapi tantangan legalitas, tata ruang, kehutanan, dan perlindungan masyarakat adat..
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan langkah regulasi, termasuk peraturan turunan dari UU Otonomi Khusus. Namun implementasi kebijakan masih memerlukan percepatan, khususnya regulasi teknis dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.
Menko Airlangga menegaskan pemerintah akan terus mendorong penguatan sinergi lintas K/L dan daerah dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Inovasi FAME dan Manfaat Eceng Gondok di Surabaya Bawa Pertamina Patra Niaga Raih PROPER Emas
Baca Juga: Krisis Selat Hormuz Jadi Peluang Emas, Indonesia Diburu untuk Pasokan Pupuk
“Nanti kita koordinasikan dengan kementerian terkait seperti ESDM, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang, agar ada kepastian langkah dan kesiapan regulasi yang dapat segera ditindaklanjuti,” imbuh Menko Airlangga.
Selain isu pertambangan rakyat, pertemuan juga membahas kondisi ekonomi Papua Barat yang menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan mencapai 6,46% pada tahun 2025 yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pemerintah memandang potensi sumber daya alam di Papua Barat perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
