Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI. Acara berlangsung di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat kemarin.
Dalam kegiatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp11,42 triliun. Nilai tersebut terdiri atas denda kehutanan Rp7,23 triliun, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan korupsi Rp1,96 triliun, setoran pajak Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, kontribusi pajak PT Agrinas Palma Nusantara Rp108,5 miliar, serta denda lingkungan hidup Rp1,14 triliun.
Selain itu, Satgas PKH melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan dan lahan. Sejak Februari 2025, lahan perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare dan lahan pertambangan seluas 10.257,22 hektare berhasil dikuasai kembali.
Pada tahap VI, pemerintah menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780,12 hektare kepada Kementerian Kehutanan. Kawasan tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat.
Selain itu, lahan perkebunan kelapa sawit seluas 30.543,4 hektare diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dikelola melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas capaian penyelamatan keuangan negara yang dinilai terus meningkat.
“Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang Rp 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp 11,42 triliun,” ucap Presiden RI, dalam keterangan Puspen TNI, Sabtu, 11 April 2026.
Kehadiran Panglima TNI menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam dan memperkuat penegakan hukum. Sinergi antarlembaga terus didorong agar potensi kekayaan negara dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Editor: Redaktur TVRINews
